Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan segera merapat dan memohon maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, ABRI dan umat Islam karena telah mengakui pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap sama saja memaafkan PKI.
- Pengakuan Negara Ada 12 Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Hanya Retorika dan Ilusi
- Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun Beri Ruang Partisipasi Publik untuk Memaknai Pasal KUHP
- Hak Azasi Manusia dalam Hukum Perspektif Sumber Daya Alam
Baca Juga
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Jokowi perlu meralat dan meminta maaf ke Megawati lantaran Megawati telah menyatakan antikomunis, sedangkan pengakuan Jokowi atas pelanggaran HAM masa lalu dianggap sama saja memaafkan PKI.
"Pengakuan pelanggaran HAM masa lalu oleh Jokowi pasti akan menyalahkan ABRI dan umat Islam," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/1).
Muslim menilai, di balik permohonan maaf Jokowi seperti adanya upaya adu domba yang dapat memancing konflik horizontal antar sesama anak bangsa. Apalagi, pernyataan Jokowi dipastikan akan mempermalukan dan menyudutkan ABRI dalam hal ini TNI-Polri.
Dalam pandangan Muslim, pernyataan Jokowi seolah melawan Megawati, ABRI/TNI dan umat Islam. Ia kemudian mempertanyakan apakah apa yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk membangkitkan PKI secara terencana.
"Sebaiknya Jokowi segera meralat pernyataan soal HAM masa Lalu dan minta maaf kepada Megawati, ABRI/TNI, dan umat Islam," kata Muslim.
Karena jika tidak meminta maaf, maka Jokowi dianggap mengoyak luka sejarah yang perlahan sembuh. 
- Sentil Gubernur Wayan Koster, Hensat: Turis Israel Banyak Berlibur di Bali
- Safari Ramadan di Bumi Wali, Gubernur Khofifah Shalat Tarawih di Masjid Agung Tuban, Masjid Berkubah Pertama di Tanah Jawa
- Pasca Indonesia Batal Jadi Piała Dunia U-20, PDIP Diprediksi Makin Arogan
