Masyarakat mengeluhkan wacana kenaikan ongkos haji tahun 2023. Hal ini disampaikan kepada Komisi IV DPRD Tuban secara langsung maupun melalui Media Sosial (Medsos).
- Dugaan Jual Beli 8.400 Kuota Haji, Mahasiswa Desak KPK Periksa Menag Yaqut
- Menag Terbitkan Edaran Aksi Solidaritas dan Doa Bersama Untuk Palestina
- Menag Ingatkan BKM Jaga Masjid agar Tak Digunakan Politik Praktis
Ketua Komisi IV, Tri Astuti mengatakan, tidak semua calon jamaah haji mampu membayar pelunasan sesuai rencana pemerintah seperti yang disampaikan Menteri Agama saat Raker dengan Komisi 8 DPR RI.
"Banyak masyarakat yang telah menabung dengan harapan segera berangkat haji tapi tertunda akibat kenaikan dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69 juta," ujar Astuti saat berkoordinasi ke Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (2/2).
Sementara itu, Sunaryo dari Dirjen Keuangan Haji saat menanggapi pertanyaan-pertanyaan Komisi IV menyampaikan selama ini biaya haji yang dibayarkan jamaah menjadi lebih ringan karena adanya sokongan dana dari Badan Pengelola Biaya Haji (BPBH).
"Tapi selama ini jumlah nilai manfaat yang digelontorkan untuk mensubsidi terlalu berlebihan, jadi saat ini yang dirugikan jamaah yang belum berangkat," terangnya.
Lanjut Sunaryo, bahwa dalam pembiayaan haji terdapat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 100% untuk penyelenggaraan ibadah Haji. Komponen ini meliputi 40% Biaya Perjalananan Ibadah Haji (BiPih) yang mana biaya ini sebagai ongkos haji yang di tanggung calon jamaah haji, dan 60% adalah nilai manfaat untuk menutup ongkos biaya jamaah haji yang disebut subsidi pemerintah.
Menurutnya, hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa dengan tingginya pemakaian nilai manfaat yang digunakan dikhawatirkan dana BPIH akan habis dan merugikan jamaah yang belum berangkat.
"Sehingga skema ini dibalik, Menag mengusulkan 70% BiPih dan 30% nilai manfaat dengan harapan jamaah yang telah mengantri lama tidak dirugikan," pungkasnya.
Di akhir, Astuti juga meminta kepada Kemenag agar kuota jamaah haji Kabupaten Tuban di tahun 2023 dinaikkan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dugaan Jual Beli 8.400 Kuota Haji, Mahasiswa Desak KPK Periksa Menag Yaqut
- 4.438 Jemaah sudah Lunasi Biaya Haji 2024
- Jemaah Sudah Bisa Mencicil Pelunasan Biaya Haji 2024
