Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya urusan ibadah. Namun juga menyangkut bisnis.
- Anggaran Kemenag Tahun 2025 Naik Rp3,9 Triliun
- Kemenag Hingga Kemenlu Masuk Daftar Prioritas Panggilan Pansus Angket Haji 2024
- Tahun Depan Kuota Haji Indonesia 221 Ribu
Oleh karena itu, kata Anwar Abbas, perlu ada sebuah lembaga yang kompeten untuk mengurusi hal ini.
Demikian disampaikan Buya Anwar Abbas, saat menjadi pembicara dalam forum diskusi dengan tema "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).
Buya Anwar mengusulkan penyelenggaraan haji diurus oleh tiga lembaga. Pertama, yang mengurus ibadah merupakan tanggungjawab Kementerian Agama (Kemenag). Selanjutnya masalah pengelolaan keuangan haji dipegang oleh BPKH.
"Tapi untuk masalah membelanjakan uang untuk kepentingan haji menurut saya harus ada badan khusus," ungkap Buya Anwar.
Terkait lembaga khusus ini, Buya Anwar menegaskan harus selektif dan diisi orang-orang mumpuni yang menguasai bahasa asing serta kemampuan melobi kelas dunia.
"Cuma pertanyaan saya, mau enggak Kementerian Agama melepaskan tugas dan wewenang itu kepada institusi bisnis? Langsung saya jawab, mereka enggak mau," ujar Buya Anwar disambut gelak tawa peserta diskusi.
"Saya minta supaya Kementerian Agama lapang hati melepas tugas itu kepada lembaga khusus," tutupnya.
Turut hadir dalam Forum Diskusi Anggota Badan Pelaksana BPKH Periode 2022-2027, Amri Yusuf; Dirjen PHU, Hilman Latief; dan Ekonom syariah IPB, Irfan Syauqi. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Cerita Tukang Pijat Urat Surabaya, Akhirnya Bisa Naik Haji Setelah Menabung Puluhan Tahun
- Pemkot Surabaya Siapkan 2.815 Dosis Vaksin Meningitis untuk Calon Jamaah Haji 2025
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
