Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya urusan ibadah. Namun juga menyangkut bisnis.
- Matahari Lintasi Atas Kabah pada 27 dan 28 Mei, Kemenag Imbau Umat Islam Indonesia Cek Arah Kiblat
- Menag Sampaikan Kabar Gembira, Indonesia Dapat Tambahan 8 Ribu Kuota Haji
- 128 JCH 2023 Jember Batal Berangkat
Baca Juga
Oleh karena itu, kata Anwar Abbas, perlu ada sebuah lembaga yang kompeten untuk mengurusi hal ini.
Demikian disampaikan Buya Anwar Abbas, saat menjadi pembicara dalam forum diskusi dengan tema "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).
Buya Anwar mengusulkan penyelenggaraan haji diurus oleh tiga lembaga. Pertama, yang mengurus ibadah merupakan tanggungjawab Kementerian Agama (Kemenag). Selanjutnya masalah pengelolaan keuangan haji dipegang oleh BPKH.
"Tapi untuk masalah membelanjakan uang untuk kepentingan haji menurut saya harus ada badan khusus," ungkap Buya Anwar.
Terkait lembaga khusus ini, Buya Anwar menegaskan harus selektif dan diisi orang-orang mumpuni yang menguasai bahasa asing serta kemampuan melobi kelas dunia.
"Cuma pertanyaan saya, mau enggak Kementerian Agama melepaskan tugas dan wewenang itu kepada institusi bisnis? Langsung saya jawab, mereka enggak mau," ujar Buya Anwar disambut gelak tawa peserta diskusi.
"Saya minta supaya Kementerian Agama lapang hati melepas tugas itu kepada lembaga khusus," tutupnya.
Turut hadir dalam Forum Diskusi Anggota Badan Pelaksana BPKH Periode 2022-2027, Amri Yusuf; Dirjen PHU, Hilman Latief; dan Ekonom syariah IPB, Irfan Syauqi. 
- Windy Idol Diperiksa KPK, Terkait Kasus Suap Sekretaris MA Hasbi Hasan
- Minta Bendungan Dikuras Demi Ambil Ponsel yang Jatuh, Pejabat India Diskors
- Bank Jatim Dorong Kampung Coklat Blitar Jajaki Pasar Luar Negeri
