Berdasarkan UU No 39/2008 Tentang Kementerian Negara di Pasal 23 huruf c, seorang menteri dilarang rangkap jabatan pada organisasi yang dibiayai oleh APBN.
- Debat Pilpres 2024, Khofifah dan Erick di Barisan Pendukung Prabowo-Gibran
- Didukung Erick Thohir, Prabowo Ucapkan Terima Kasih: Sangat Besar Artinya bagi Saya
- Venue Pembukaan Piala Dunia U-17, Ketua Umum PSSI: Stadion GBT Diacungi Dua Jempol oleh FIFA
Demikian pendapat Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi soal terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/2).
“Kenapa Jokowi membiarkan menteri kabinetnya rangkap jabatan. Padahal rangkap jabatan dilarang UU Kementerian Negara," kata Muslim.
Muslim mengatakan, PSSI merupakan organisasi yang dibiayai oleh APBN. Dengan demikian ketika Erick masih menjabat sebagai Menteri BUMN maka jelas terjadi pelanggaran Undang-undang.
"Erick Tohir harus memilih antara jadi menteri atau mengurus PSSI,” tegas Muslim.
Menurut dia, jika Presiden Joko Widodo membiarkan Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, maka presiden juga melanggar apa yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang.
Jika demikian, kata Muslim, pelanggaran tersebut berpotensi Presiden Jokowi dapat diimpeach atau dimakzulkan dari jabatannya.
“Tinggal pilih, apakah Jokowi akan tetap sebagai presiden atau membiarkan menterinya rangkap jabatan di PSSI dan itu berpotensi dilengserkan dari jabatannya,” pungkasnya. 
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Lelang Proyek Pembangunan Alun-alun Jember dan Jalan Andongrejo-Bandealit Senilai Rp40 M Dinilai Ilegal
- Ambulans Angkut 6 Pegawai Dinas Kesehatan Tulungagung Terguling Usai Tabrak Pengendara Motor
