Penyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal dugaan adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa dipandang sebelah mata.
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Anwar Usman Singgung Pemimpin Muda, Hensat: Bukan Urusan MK
- Surya Tjandra Merapat ke Anies, Hensat: PSI Aslinya Tim Sukses
"Menko Polhukam Pak Prof Mahfud tentu tidak sedang becanda," kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/3).
Skandal transaksi Rp 300 triliun, rekening gendut dan harta melimpah yang dimiliki pejabat Kemenkeu semakin memperkuat dugaan bahwa Kementerian ini telah menjadi sarang korupsi.
Dugaan transaksi ini melibatkan 460 orang sejak 2009 hingga 2023. Disebutkan, sejak 2009 laporan informasi transaksi mencurigakan tersebut tidak ada kelanjutannya.
"Sebagai Menteri Koordinator yang membawahi hukum sudah sepatutnya rakyat menanti tindakan aparat hukum dari misteri transaksi 300 triliun ini," tutup Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu.
Mahfud menyebut transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp 500 miliar yang belakangan menjadi sorotan publik.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ungkap Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, pada Rabu kemarin (8/3).
- Hak Angket DPR: Drama Politik atau Upaya Nyata Memperbaiki Demokrasi?
- Terima Tantangan dari Kelompok Pemuda, Mahfud MD Singgung Menteri di Kabinet untuk Bersikap Netral
- Sama-sama Pernah Ditorpedo, Qodari Bandingkan Sikap Mahfud dengan Maruarar
