Sebanyak 54 persen tindak pidana korupsi terjadi di pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- Firli Bahuri Prihatin KPK Kalah Praperadilan Dua Kali
- Ditinggal Firli, Dipimpin Nawawi, Kini KPK Hilang Taji
- Berkas Kasus Firli Berulang Kali Dikembalikan Lantaran Tak Cukup Bukti, Pakar Sebut Harusnya Dihentikan Perkaranya
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh gubernur, bupati, walikota seluruh Indonesia yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023, Selasa (21/3).
Firli mengatakan, dari 54 persen korupsi terjadi di pemerintah daerah, sebesar 13 persen terjadi di pemerintah provinsi, dan 41 persennya terjadi di pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
"Ini fakta. Nah saya minta, gubernur, bupati walikota itu tidak bertambah lagi (yang terjerat kasus korupsi). Tapi tidak bertambah itu bukan karena bapak akal-akalan. Tapi bapak betul-betul sudah melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik," ujar Firli.
Firli pun mengingatkan, bahwa KPK sudah mengeluarkan banyak surat perintah penyidikan, meskipun belum ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan pada 2023 ini.
"Saya berharap, betul-betul pemerintah daerah tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Kalau ada kita lihat nanti, siapa yang tertangkap," pungkas Firli.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nawawi Pomolango, Dewan Pengawas (Dewas) KPK beserta jajaran KPK, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kementerian Investasi dan BKPM Ikmal Lukman.
Selanjutnya, turut dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, walikota dengan para Sekretaris Daerah (Sekda) serta jajarannya seperti Inspektorat Daerah; pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepala BPKP Perwakilan dan BPN Wilayah seluruh Indonesia, baik hadir langsung maupun mengikuti secara virtual yang diikuti sebanyak 3.486 orang. 
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- PPP Jombang Dukung Nyai Mundjidah Dua Periode
- Hari Ini Diperiksa, KPK Minta Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kooperatif
