Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyoroti rendahnya kualitas proyek pembangunan infrastruktur.
- Waspada Musim Hujan, Ada Tujuh Titik Rawan di Perlintasan Wilayah Daop 8
- Forkopimda Jatim Lepas KRI Tanjung Kambani-971 untuk Penanggulangan Bencana di Flores NTT
- Dishub Madiun Tertibkan Kabel Fiber Optik Telekomunikasi Sepanjang 10 Kilometer
Hal itu, dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022.
Rendahnya kualitas proyek infrastruktur jalan selama ini disebabkan minimnya pengawasan dari DPU Pengairan maupun DPU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman sebagai mitra kerja Komisi IV, termasuk Dinas Pendidikan.
Secara garis besar capaian kinerja mereka, lanjutnya, menunjukkan persentase cukup memuaskan, demikian pula dengan serapan anggarannya.
Kendati demikian, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan rendahnya kualitas proyek infrastruktur, sehingga cukup banyak yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Dalam rapat kerja kita minta DPU Cipta Karya maupun DPU Pengairan untuk lebih ketat melakukan pengawasan pekerjaan rekanan,” cetus Khusnan dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/4).
Selain itu, ditemukan beberapa proyek infrastruktur yang baru diserahkan. Bahkan administrasi penyerahannya belum beres oleh rekanan kepada dinas terkait.
Tak hanya itu, politisi asal Kecamatan Genteng itu menambahkan, hasil pekerjaannya sudah rusak, sehingga usia atau mutu proyek saat proses penyerahan dilakukan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Seperti halnya proyek infrastruktur irigasi, jalan maupun lainnya yang masih berkualitas rendah, sehingga sering menjadi keluhan masyarakat,” ucap Khusnan.(adv) 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Tidak Diberi Porsi Pimpin Alat Kelengkapan Dewan
- Viral Video Anggota Dewan Banyuwangi Tumpangi Musrenbang untuk Kampanye
- Rapat Paripurna Tetapkan Ketua dan Wakil DPRD Banyuwangi 2024-2029
