Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyoroti rendahnya kualitas proyek pembangunan infrastruktur.
- 10 Tahun Sertifikat Tanah Tak Jadi, Warga Korban Lumpur Lapindo Ngeluruk Kantor BPN
- SIG Pabrik Tuban Santuni Anak Yatim Wartawan
- Sambut Ramadhan, Gubernur Khofifah Salat Tarawih Pertama di Masjid Al Akbar Surabaya
Hal itu, dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022.
Rendahnya kualitas proyek infrastruktur jalan selama ini disebabkan minimnya pengawasan dari DPU Pengairan maupun DPU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman sebagai mitra kerja Komisi IV, termasuk Dinas Pendidikan.
Secara garis besar capaian kinerja mereka, lanjutnya, menunjukkan persentase cukup memuaskan, demikian pula dengan serapan anggarannya.
Kendati demikian, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan rendahnya kualitas proyek infrastruktur, sehingga cukup banyak yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Dalam rapat kerja kita minta DPU Cipta Karya maupun DPU Pengairan untuk lebih ketat melakukan pengawasan pekerjaan rekanan,” cetus Khusnan dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/4).
Selain itu, ditemukan beberapa proyek infrastruktur yang baru diserahkan. Bahkan administrasi penyerahannya belum beres oleh rekanan kepada dinas terkait.
Tak hanya itu, politisi asal Kecamatan Genteng itu menambahkan, hasil pekerjaannya sudah rusak, sehingga usia atau mutu proyek saat proses penyerahan dilakukan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Seperti halnya proyek infrastruktur irigasi, jalan maupun lainnya yang masih berkualitas rendah, sehingga sering menjadi keluhan masyarakat,” ucap Khusnan.(adv) 
- DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ, Bupati Banyuwangi Sampaikan Capaian Kinerja Tahun 2023
- DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Prioritaskan Keterbukaan Lapangan Kerja
- Bapemperda DPRD Banyuwangi Usulkan Pembahasan Dua Raperda
