Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyoroti rendahnya kualitas proyek pembangunan infrastruktur.
- Covid-19 Melandai, Pemkot Kediri Tutup Isoter
- Masuk Era Society 5.0, Walikota Malang Sampaikan Harus Semakin Bijak dan Karakter
- Komisi B Pantau Pengerjaan Rehabilitasi Pipa PDAM Surya Sembada Surabaya
Baca Juga
Hal itu, dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022.
Rendahnya kualitas proyek infrastruktur jalan selama ini disebabkan minimnya pengawasan dari DPU Pengairan maupun DPU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman sebagai mitra kerja Komisi IV, termasuk Dinas Pendidikan.
Secara garis besar capaian kinerja mereka, lanjutnya, menunjukkan persentase cukup memuaskan, demikian pula dengan serapan anggarannya.
Kendati demikian, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan rendahnya kualitas proyek infrastruktur, sehingga cukup banyak yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Dalam rapat kerja kita minta DPU Cipta Karya maupun DPU Pengairan untuk lebih ketat melakukan pengawasan pekerjaan rekanan,” cetus Khusnan dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/4).
Selain itu, ditemukan beberapa proyek infrastruktur yang baru diserahkan. Bahkan administrasi penyerahannya belum beres oleh rekanan kepada dinas terkait.
Tak hanya itu, politisi asal Kecamatan Genteng itu menambahkan, hasil pekerjaannya sudah rusak, sehingga usia atau mutu proyek saat proses penyerahan dilakukan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
“Seperti halnya proyek infrastruktur irigasi, jalan maupun lainnya yang masih berkualitas rendah, sehingga sering menjadi keluhan masyarakat,” ucap Khusnan.(adv) 
- Agar Sempurna, DPRD Banyuwangi dan Eksekutif Bahas Pasal Per Pasal Raperda PUG
- DPRD Banyuwangi Studi Banding Soal Parkir ke Tangerang
- Komisi I DPRD Banyuwangi Menerima Hearing Korban KM Mutiara Timur I yang Tenggelam di Selat Lombok
