Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan pembagian amplop berlogo PDI Perjuangan dan dan gambar politisi asal Jawa Timur, di sejumlah masjid daerah di Sumenep, tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
- Maju Calon Bupati Banyuwangi 2024, Kader Gerindra Daftar Lewat PDIP dan PKB
- Alasan Bupati Hendy Maju Lagi Periode Kedua di Pilkada 2024
- Jelang Pilkada Serentak 2024, Sri Untari Bisowarno Tekankan PDIP Tegak Lurus Ikut Instruksi Megawati
Kritik terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo kembali mencuat.
“Negara ini kian rusak mana ada bagi amplop di masjid tapi tak melanggar aturan. Apalagi di amplop itu ada gambar orang salah satu oknum anggota DPR,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies(P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/4).
Doktor ilmu komunikasi politik lulusan America Global University ini menuturkan, putusan Bawaslu yang menyatakan pembagian amplop di masjid-masjid Sumenep oleh oknum politisi PDIP yang ada gambar wajahnya, yaitu Plt. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah dan Ketua DPD PDIP Sumenep Achmad Fauzi.
“Saya heran negara ini di bawah Jokowi kian amburadul, hukum jadi tumpul kejahatan demokrasi,” keluhnya.
Oleh karena itu, Jerry menilai ada yang salah dengan Bawaslu yang ada pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua kali ini.
“Saya kira pembagian amplop di masjid tak boleh melanggar etika pemilu,“ tuturnya.
"Pertanyaan saya, apa dasar dia membagikan amplop untuk mau maju lagi atau hanya sekadar membantu orang lemah?” tandas Jerry.
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
- Rini Indriyani, Sosok Kartini Hebat di Balik Kesuksesan Wali Kota Eri Cahyadi
