Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (2/5), ikut ditanggapi Partai Demokrat.
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Santunan Anak Yatim IKAPTK Jatim, Adhy Karyono: Wujud Solidaritas dan Kebersamaan ASN Jatim
- Demokrat Berharap Khofifah-Emil Lanjut Dua Periode
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menjelaskan, pihaknya sempat menggali hasil pertemuan Jokowi dengan para ketum koalisi pemerintahan ke Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
"Kami justru ingin mendapatkan informasi saja dari Cak Imin bagaimana situasi di Koalisi Besar itu," ujar Andi saat diwawancarai usai pertemuan Cak Imin dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (3/5).
Informasi yang dia peroleh dari Cak Imin, mengungkap soal pembentukan Koalisi Besar yang rencananya dinaungi parpol-parpol Koalisi pemerintahan yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, PAN, dan PPP.
"Diceritakan sedikit bahwa tentu saja di situ masih ada yang di KIB, KKIR, tentu juga ada dari PDIP kan. Kita belum tahu juga bagaimana akhirnya," kata Andi.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini memastikan sikap Partai Demokrat dalam Pilpres 2024 mendatang.
Sehingga ia menegaskan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Cak Imin dengan SBY dan AHY, maupun mengenai kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu sebelumnya, tidak mengubah sikap Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan.
"Jadi koalisi perubahan tetap solid, jelas itu. Tetapi kita tetap membuka diri untuk berkomunikasi," ucapnya.
"Kalau kami tidak sampai ke situ (rencana bergabung dengan Koalisi Besar)," demikian Andi menambahkan. 
I
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
