Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022 disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Jatim.
- Samwil Minta Pemprov Bantu Petani Gresik Dan Lamongan Atasi Kekeringan
- Kasus Dana Hibah, KPK Cecar Pimpinan DPRD Jatim hingga Pejabat Pemprov
Meski demikian, dalam parpurna LKPj tersebut ada sejumlah catatan yang dikeluarkan oleh sejumlah fraksi kepada Pemprov Jatim.
Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, M. H Rofiq mengatakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur dapat menerima dan menyetujui Rekomendasi Panitia Khusus Pembahas untuk menjadi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2022 dengan disertai beberapa catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan di atas guna menjadi perhatian dan tindaklanjut dari Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun berjalan, dan tahun berikutnya.
Adapun catatanya, yaitu pertama melakukan reorientasi arah kebijakan Gubernur kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah agar apa yang telah digariskan benar benar secara nyata diimplementasikan dan terjadi harmonisasi dalam setiap pelaksanaan program, dan kegiatan sehingga tidak terkesan parsial tapi justru memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan Jawa Timur.
Kedua yaitu, Meningkatkan spiritualitas dan religiusitas masyarakat Jawa Timur secara holistik untuk menanggulangi dampak negatif perkembangan teknologi informas, dan media sosial.
Fraksi Gerindra menilai bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak nomor tiga se-Indonesia akan berpotensi menjadi bom waktu apabila nilai spiritualitas, dan religiusitas tidak dirawat dengan baik.
Untuk itu perlunya peran aktif Pemerintah Daerah bersama dengan OPD untuk turut serta secara langsung mendukung dan menjadi bagian dalam kegiatan - kegiatan peningkatan spiritualitas dan religiusitas.
Juru bicara Fraksi PDIP Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan didorong oleh semangat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan warga Provinsi Jawa Timur fraksi PDIP Jatim menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Jatim tahun 2022. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh gubernur Jatim untuk memperbaiki kinerja kedepannya.
“Fraksi PDI Perjuangan memandang kebijakan yang terstruktur, sistemik dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik adalah sangat penting. Semoga LKP Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2022 ini benar-benar menjadi bahan pijakan berkualitas untuk ikhtiar kita bersama demi kemasalahatan warga Jawa Timur sambil menjaga semangat kerjasama dan gotong royong sebagaimana diungkapkan Bung Karno sang Proklamator,”katanya.
Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sambutannya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintah.
Perlu diketahui dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.
"Rekomendasi ini menjadi catatan strategis bagi kami untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan kinerja di masa mendatang. Termasuk untuk memitigasi dan menyiapkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi. Tentu ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur," ungkapnya.
Khofifah menegaskan, semangat pansus DPRD Jatim sama dengan Pemprov Jatim, yakni berupaya melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan sembilan fraksi di DPRD Jatim disimpulkan dalam laporan atau pendapat fraksi (PA) menerima dan menyetujui LKPj Gubernur tahun anggaran 2022.
“Terima kasih kepada pansus LKPj yang juga melakukan pembahasan dan memberikan rekomandasi. Dan catatan serta rekomendasi dari seluruh fraksi di DPRD Jatim bisa dijadikan perhatian oleh Gubernur Jatim untuk memperbaiki LKPj pada tahun berikutnya,” katanya.
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
