Kota Malang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut di tahun 2023 ini. Opini WTP tersebut didapatkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Dinas PUBM Kabupaten Malang Bakal Benahi Jembatan Ambrol di Dau Tahun 2024 ini
- Kecelakaan Maut di Malang, Bus Pariwisata Tabrak Truk Galon, Sepeda Motor hingga Hancurkan Rumah Warga
- Kronologi Kecelakaan Bus Maut di Malang, 1 Korban Meninggal 5 Luka-luka
Wali Kota Malang, H Sutiaji menerima langsung LHP tersebut dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, pada acara Penyerahan Serentak LHP atas LKPD se Jawa Timur, di Sidoarjo, Kamis (25/5).
"Ini luar biasa, Kota Malang kembali meraih predikat opini WTP. Tahun ini sudah mencapai 12 kali berturut-turut," ujar Wali Kota Sutiaji.
Keberhasilan mendapat predikat Opini WTP kali ini, lanjut Sutiaji, merupakan prestasi yang tidak gampang diraih. Ini menjadi wujud komitmen bersama antar seluruh elemen di lingkungan Pemkot Malang.
"Kendati demikian, jangan hanya berhenti pada pencapaian WTP saja. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pertanggung jawaban yang semakin transparan dan akuntabel kepada masyarakat,” paparnya.
Sutiaji menjelaskan, dalam mempertahankan predikat WTP, ada beberapa indikator harus terpenuhi. Misalnya, aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Kemudian, Predikat WTP diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia," ujarnya.
Dalam hal ini, Sutiaji mengapresiasi sinergi seluruh perangkat daerah yang selalu kooperatif dan terbuka dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan.
Dia pun meminta agar kinerja tersebut terus ditingkatkan, untuk mempertahankan dan meraih prestasi yang lebih baik.
"Dari capaian ini, harus menjadi pemicu dan pemacu agar Pemkot Malang terus mempertahankan predikat. Selanjutnya, bagaimana membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan terimaksih atas peran BPK yang senantiasa mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kehadiran BPK sangat berarti bagi kami dalam hal mendorong kinerja pemerintah untuk menyajikan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan,” pungkasnya. 
- Optimis Selesai Tepat Waktu, Pansus RPJP Akan Konsultasi Ke Bapenas
- BPBD Jatim Diminta Pasang EWS Di Lokasi Rawan Bencana
- Bupati Hendy Ambil Formulir Bacabup di Kantor PDIP Jember, 2 Calon Lain Kirim Utusan
