Warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur harus bersabar untuk mendapatkan KTP Elektronik. Sebab, blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sedang kosong.
- Wali Kota Eri Cahyadi Beri 5 Surat Kuasa Pendampingan ke Kejari Surabaya
- Covid-19 Melandai, Pemkot Surabaya Belum Berani Buka Sekolah Tatap Muka
- DPRD Jatim Berharap Sekdaprov Baru Bisa Wujudkan Program Kerja Gubernur Khofifah
Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma menyebutkan ada sekitar 13 ribu warga kota delta yang masuk dalam daftar tunggu pencetakan KTP Elektronik.
"Daftar tunggu kita sudah tembus 13 ribu. Karena selama ini, setiap Minggu kita baru dapat 2 ribu dari pusat," Kata Reddy Kusuma saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo, Senin (19/6/2023).
Reddy menambahkan, dengan hanya ada tambahan 2 ribu blangko tidak mencukupi terhadap kebutuhan harian pencetakan KTP Elektronik.
Menurut Reddy, kekosongan blangko tidak hanya dialami Kabupaten Sidoarjo. Daerah lain juga mengalami hal serupa. Diantaranya Kabupaten Jember daftar tunggunya tembus 25 ribu.
"Sehingga solusinya kita cetakan biodata penduduk sama aktivasi ikd (identitas kependudukan digital,red), namun itu belum maksimal. Karena jika digunakan kepada lembaga lain ada yang menerima ada yang tidak," ujar Reddy Kusuma.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sidoarjo saat ini mengusulkan tambahan 70 ribu blangko KTP Elektronik.
"Kalau anggarannya per kepingnya sebesar 10.182. tinggal dikalikan 70 ribu keping. Kemarin kami sudah kordinasikan ke pusat," ungkapnya.
Reddy Kusuma juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sidoarjo atas kekurangan blangko KTP Elektronik. Karena masalah blangko ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
"Kami juga ingin sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sidoarjo kalau agak lama menunggu pembuatan KTP Elektronik," ungkapnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori bakal melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk mencari langkah pemenuhan kebutuhan blangko tersebut.
Ia mengaku banyak warga yang melapor ke Komisi A terkait dengan sulitnya mendapat KTP Elektronik.
"Besok kita akan koordinasi langsung dengan dukcapil untuk mengatasi kelangkaan blangko e-KTP ini. Apalagi saat ini sudah masuk tahun politik. Jangan sampai masyarakat tidak dapat hak pilih karena tidak memiliki KTP," pungkasnya.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
