Forum kepala sekolah SMA/SMK/MA swasta se-Sidoarjo mendatangi kantor DPRD setempat, Jumat (23/6). Mereka datang dengan didampingi Forum Silaturahmi (Forsil) MWC NU Sidoarjo.
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
- Mangkir Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Bakal Dipanggil Lagi!
- Masyarakat Sidoarjo Bersatu Desak KPK Tetapkan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
Kedatangan puluhan kepala sekolah swasta itu diterima jajaran Komisi D di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo. Mereka mempersoalkan pembangunan sekolah negeri di beberapa kecamatan. Utamanya pendirian MAN di Tlasih Tulangan.
"Kami dari Tulangan menolak dengan rencana pendirian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Tulangan," tegas Kepala Sekolah MA Darun Najah Kajeksan Tulangan Drs Zainul Fanani.
Fanani menuturkan pendirian MAN di Tulangan ini bukan membangun sekolah baru. Melainkan peralihan status dari sekolah MA Unggulan di Tlasih Kecamatan Tulangan yang bakal dijadikan Madrasah Aliyah Negeri. Saat ini masih dalam proses akuisisi.
"Mohon ini menjadi pertimbangan kepada para wakil (DPRD Sidoarjo) jangan sampai pengalaman pahit pembangunan SMP Tulangan kembali terjadi. Karena di depan MAN tersebut ada MA Darul Ulum plus Pondok pesantren. Mohon ini menjadi pertimbangan," jelasnya.
Menurut Zainul Fanani, saat ini lembaga sekolah SMA sederajat yang ada di Kecamatan Tulangan sudah lebih dari cukup. Ia merinci untuk Madrasah Aliyah (MA) ada 3, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada 5 dan SMA ada 3.
"Daya tampung untuk siswa keluaran SMP/MTs sebenarnya sudah terbackup sekolah swasta," ungkapnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyebutkan bahwa aspirasi mereka memang menolak pendirian MAN yang ada di Tlasih Kecamatan Tulangan.
"Mereka juga meminta untuk dipertemukan langsung dengan kemenag dan stakeholder lainnya. Dalam waktu dekat kami akan fasilitasi pertemuan tersebut," ucap Nasih.
Kemudian, lanjut Legislator PKB kebutuhan akan sekolah di Sidoarjo khususnya untuk SMA/SMK Negeri masih kurang.
Ia merinci, untuk SMA Negeri Kabupaten Sidoarjo masih ada 12 dari 18 Kecamatan. Itupun empat sekolah ada di Kota. Sedangkan SMK baru ada 5, tiga diantaranya berada di Kecamatan Buduran.
"Berarti masih ada berapa kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri. Prinsipnya mereka tidak menolak jika itu memang dibutuhkan. Tetapi lokasinya diharapkan tidak berdekatan dengan sekolah swasta," pungkasnya. 
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
