Kala Jokowi Tak Hendak Bercermin

Presiden Joko Widodo/Net
Presiden Joko Widodo/Net

BERCERMIN tanpa cermin, itu lebih dimaknai pada laku, tentu bukan makna sebenarnya. Lebih pada makna metafora. Sekadar menggambarkan objek, dan itu laku diri sendiri tanpa perlu alat bantu berupa cermin.

Memang bukanlah hal mudah untuk bisa melihat laku diri sendiri tanpa cermin. Bahkan teramat sulit, utamanya pada mereka yang tak hendak mau berubah. Ini bukan sekadar melihat wajah, atau fisik semata. Ini soal mampu bersikap jujur melihat perilaku dengan sebenarnya.

Untuk melihat wajah atau fisik diri sendiri tanpa cermin, itu bukanlah hal sulit. Karena wajah dan fisik sebelumnya amat akrab kita kenali. Hanya dengan membayangkan saja, kita bisa temukan wajah artifisial sesungguhnya.

Bercermin laku tanpa cermin, itu punya kesulitan tingkat tinggi. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Untuk melakukannya memang tidak dibutuhkan latihan khusus, tapi lebih pada sebab-sebab khusus. Sulit bisa dijelaskan, karena parameternya pun tak baku. Itu lebih pada kemampuan mengenali tabiat diri sendiri.

Jika sadar bahwa apa yang dilakukan tak seharusnya, itu laku baik. Lalu mencoba mengubah diri menjadi lebih baik. Inilah jenis manusia yang tahu laku dirinya dengan sebenarnya. Sebenarnya ini lebih pada kemampuan mengoreksi diri sendiri, yang memang tidak semua orang mampu. Hanya manusia berhati bersih dan merdeka, yang bisa mengenali diri sendiri dengan segala kekurangan yang dipunya.

Memang lebih banyak yang tak mampu mengoreksi diri sendiri. Merasa apa yang dilakukan sudah benar, dan karenanya tak merasa perlu diri bercermin. Sikap demikian ini lebih berbahaya jika dimiliki mereka yang punya kedudukan, dan atau jabatan politik tinggi. Makin tinggi jabatan politik yang dimiliki, makin tak ada yang mampu mengoreksinya. Bercermin pada diri sendiri menjadi tidak perlu dilakukan.

Namun ada pula yang lebih dahsyat absurd dari semua itu, tidak sekadar kemampuan bercermin pada diri sendiri, tapi menganggap diri ideal sempurna sebagai manusia. Jenis manusia yang demikian lumayan banyak. Biasa pula disebut manusia tak tahu diri, itu karena ketidakmampuan mengenali diri sendiri.

Selalu butuh pengakuan agar lakunya dianggap lumrah, karenanya wajib dimaklumi. Berada di puncak kedudukan politik, seakan boleh mengumbar pesan meski tersirat, bahwa ia pemimpin ideal. Tidak sekadar berharap, bahkan memaksakan penggantinya itu pemimpin yang setidaknya serupa dengannya. Dirinya seolah "diajukan" menjadi contoh ideal pemimpin negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada dalam pusaran ini. Tak mampu bercermin diri, tapi men- just diri sendiri seolah sebagai pemimpin yang memimpin dengan baik. Maka keluar dari mulutnya, agar jangan salah memilih pemimpin. Atau pernyataan yang lain, "Jangan sampai pilih pemimpin (presiden), yang buat keadaan tidak normal." Setidaknya itu bermakna, pilihlah pemimpin seperti dirinya (Jokowi). Di sana tersirat sebuah pesan, yang tentu tak disadarinya, agar tidak memilih pemimpin antitesa dirinya, itu agar tidak menyesal kemudian.

Jokowi  awalnya berbicara "jangan salah pilih pemimpin" hanya di depan relawannya, seolah ia presiden sebatas milik relawan. Pesannya itu juga diulang di hadapan publik luas, merasa itu sebagai pesan kebajikan. Sinyal pemaksaan muncul, bahwa penggantinya haruslah yang bisa meneruskan pembangunan yang sudah dilaksanakannya. Penggantinya seakan dituntut hanya meneruskan saja.

Tafsir itu dipertegas Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang seolah tidak boleh ada perubahan arah kebijakan pembangunan. Hanya meneruskan saja apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Perubahan tentu dimaknai atau identik dengan Anies Baswedan--bakal calon presiden yang diusung koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat/Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)--seperti tidak dikehendaki kehadirannya. Maka segala cara coba dibegal, seolah untuk memastikan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasang calon pasangan. Berharap menjadikan All Jokowi's Men.

Di mata publik luas apa yang diucapkan Jokowi lalu diperkuat Luhut, itu hal yang tak disadarinya--bukan saja tidak patut, tapi juga melanggar konstitusi. Padahal pada pemerintahan baru nanti, tidak mungkin lagi bisa cawe-cawe seolah masih punya kuasa. Bisa jadi justru kebalikan yang muncul: koreksi atas arah pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi.

Merasa diri ideal dalam memimpin negeri, itu jadi bahan tertawaan utamanya politisi oposan, dan mereka yang selalu berpikir kritis, bahwa Jokowi tak bercermin pada diri sendiri. Suara oposan kritis, itu bisa disebut pula suara antitesa dari kebijakan rezim dalam segala aspeknya, di mana pemimpin model Jokowi justru bukan pemimpin yang layak dipilih. Suara lebih vulgar lagi bahkan menyebut, agar yang sepertinya (Jokowi) tidak dipilih lagi.

Apa yang disampaikan Jokowi, "Jangan sampai pilih pemimpin, yang buat keadaan tidak normal," itu nasihat tidak salah. Justru itu nasihat baik dan yang seharusnya. Tapi sayang itu tak disadarinya, bahwa Jokowi seperti menepuk air terpercik muka sendiri.

Twitter CNN Indonesia, 17 Juni 2023, entah mengapa mengangkat ucapan Presiden Jokowi itu. Pastilah itu cara mengundang komen netizen pengguna Twitter-nya. Dan benar, hampir semuanya mengolok-olok seolah Presiden Jokowi sedang menunjuk diri sendiri dengan pernyataannya itu, jangan pilih pemimpin seperti dirinya. Wallahu a'lam.

*Penulis adalah seorang kolumnis