Anies dan Perubahan Paradigma Pendidikan

Anies seperti sedang melakukan refleksi dan evaluasi terhadap metode pendidikan yang telah berlangsung sepanjang Indonesia merdeka. Oleh pemerintah pendidikan dianggap sebagai sebuah beban negara.

Sehingga penanganan pendidikan dilakukan dengan sekadar pendekatan program dan pembiayaan serta menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawab negara.

Konsekuensi dari semua itu, membuat pemerintah terus terjebak pada regulasi yang hanya mampu membuat terselenggaranya proses pendidikan. Sekadar membangun sekolah, menyiapkan guru, mengadakan kurikulum dan pelbagai sarana-prasarana teknis lainnya.

Dari kebijakan dan penanganan model pendidikan yang seperti itu, pemerintah terus dirongrong oleh pelbagai masalah krusial yang mengekornya. Paling sering terjadi berupa berubahnya sistem dan kurikulum seiring bergantinya pemerintahan khususnya menteri pendidikan. Belum lagi ketersediaan kursi yang terbatas, tak mencukupi saat sekolah menerima lonjakan penerimaan siswa-siswi baru.

Lebih parah dan miris, Indonesia belum mampu mewujudkan pendidikan bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Masih banyak anak putus sekolah bahkan pada pendidikan dasar karena biaya, lemahnya pengayaan pendidikan, iklim lingkungan dan interaksi sosial pendidikan yang tidak kondusif menyelimutinya.

Pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan, kegaduhan rutin terjadi dan saban tahun PPDB on line bergejolak. Ada praktik pungli dan jual beli bangku sekolah, betapa menyedihkan.

Beragam model kurikulum pendidikan silih berganti, infrastruktur pendidikan pun giat dibangun. Namun pendidikan pada umumnya baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, belum mampu menampung siswa didik secara kualitatif dan kuantitatif.

Strata sosial ekonomi yang berlapis, membuat disparitas yang mencolok bagi keluarga yang tak berkecukupan dan kalangan yang mampu dalam mengakses dunia pendidikan. Bagi si miskin pendidikan dasar sekalipun bisa jadi hanya menjadi utopis, kesulitan mendasar sama halnya dalam terseok-seok memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Namun bagi si kaya, pendidikan setinggi- tingginya begitu mudahnya diraih, bisa menjangkau seantero jagad, layaknya asyik melakukan traveling keliling dunia. Begitulah di Indonesia sebuah negeri yang kaya, tak hanya pada sosial ekonomi dan sosial politik, keadilan juga tak ada tempat di sektor pendidikan.

Industri dan Kapitalisasi Pendidikan

Seorang Anies Baswedan memahami betul bagaimana pendidikan itu harusnya dapat memanusiakan manusia. Tak cuma akses, pendidikan juga harus mampu menciptakan kesetaraan bagi semua anak bangsa. Sistem pendidikan juga sepatutnya mampu membuat suasana belajar yang nyaman dan aman bagi para peserta dan penyelenggara proses pembelajaran.

Situasi dan kondisi pendidikan tak boleh lepas dari orientasi membentuk manusia-manusia terdidik yang mampu menjadi intelektual dan pemimpin yang bisa berkontribusi bagi kebaikan peradaban manusia. Pendidikan khususnya sekolah apapun jenjangnya, identik sebagai laboratorium bagi tumbuh-kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi.

Secara psikis dan psikologis dan tentunya wawasan, sekolah dituntut untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan mental.  

Bagi peserta didik harus ada semangat dan motivasi menjadi manusia yang cerdas, peduli dan berakhlak yang berguna bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia, yang menjadi tolok ukur keberhasilan produk pendidikan.

Jangan sampai masalah ekonomi, apapun latar belakang keluarga dan bagaimanapun juga kondisi anak menjadi penghambat dan memupus impiannya menjadi manusia terdidik tercerahkan dan mencerahkan.

Pendidikan harus menjadi kendaraan universal bagi siapapun tanpa dibatasi kelas sosial, SARA dan faktor keturunan untuk mengarungi perjalanan menempuh dan kemuliaan dan derajat tinggi kemanusiaan bagi setiap orang.

Begitupun bagi para guru dan karyawan, menjadi mutlak untuk diprioritaskan kesejahteraannya. Gaji, fasilitas dan tunjangan untuk pengajar (guru dan dosen) serta karyawan juga tak kalah penting diutamakan selain kebutuhan peserta didik.

Terlebih bagi para guru yang selama ini mengabdi menjadi pengajar di sekolah-sekolah di pelosok pedesaan dan wilayah perbatasan. Harus ada regulasi yang adaptif terhadap suprastruktur dan infrastruktur pendidikan yang berkorelasi dengan keberadaan masyarakat, keluarga dan stakeholder lainnya.

Pendidikan bukan hanya dilihat menjadi produk konsumtif lebih dari itu juga harus dilakukan sebagai budaya partisipatif. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menjadi peserta sekaligus penyelenggara pendidikan.

Negara dalam hal ini pemerintah, benar-benar harus tegas dan implementatif, jika ingin menjadikan pendidikan sebagai aspek fundamental pembangunan manusia (human resources).

Paradigma pendidikan selama ini harus berubah, tak lagi menjadikan pendidikan sebagai sebuah industri dan dibiarkan larut dalam penguasaan mekanisme pasar.

Pemerintah, dalam hal ini presiden sebagai penentu kebijakan negara yang menyeluruh harus berani merubah paradigma dan perspektif pendidikan selama ini yang terlanjur dikelola sebagai komoditi industri dan bagian tak terpisahkan dari perilaku transaksional dan kapitalistik. Harus ada keberanian kebijakan politik anggaran yang berbasis pada kepentingan pendidikan.

Negara harus menggelontorkan pembiayaan sebesar-besarnya untuk kebutuhan pendidikan. Jika perlu subsidi yang yang luas diprioritaskan untuk menopang kepentingan memajukan pendidikan nasional.

Anies yang begitu peduli dan konsern pada dunia pendidikan tentunya diharapkan rakyat bisa mengambil terobosan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kelak, in syaa Allah saat menjadi presiden, Anies dapat menjadikan pendidikan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang menjadi tanggung jawab negara.

Jangan hanya habis terkuras uang negara untuk praktek-praktek KKN dan proyek-proyek ambisius, mangkrak dan mubazir pula. Semoga Anies mampu mengelola negara terutama pada aspek pendidikan yang menjadi faktor penting dan utama dalam pembangunan negara bangsa Indonesia secara integral holistik.

Karena tak bisa dipungkiri, baik buruknya suatu negara dan bangsa, bisa dilihat dari baik buruknya sistem pendidikan yang dianutnya.

Pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, rasanya tak sabar menunggu Anies Baswedan menjadi presiden untuk mengejawantahkan pendidikan yang membebaskan dan pendidikan bagi semua.

Anies Baswedan dan perubahan paradigma pendidikan, tentunya menyadari bahwasanya pendidikan itu investasi yang besar dan mahal. Untuk Indonesia yang kaya raya seberapapun besarnya biaya pendidikan demi kelangsungan dan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Untuk negara, menghabiskan uang rakyat untuk pendidikan rakyat, tak akan sia-sia dan akan kembali untuk kemajuan dan kebesaran rakyat, negara dan bangsa Indonesia, tegas Anies di hadapan Karni Ilyas.

Akhirnya, seluruh rakyat Indonesia boleh mengingat dan aware pada apa yang disampaikan filsuf pendidikan Paolo Preire, sekolah adalah kapitalisme yang licik. Atau belum lama ini terlontar dari Faizal Assegaf seorang kritikus, kampus tak ubahnya sebagai tempat peternakan manusia.

Anies Baswedan dan perubahan paradigma pendidikan layak ditunggu selekas-lekasnya untuk direalisasikan, tentunya dengan cara yang beradab, demokratis dan konstitusional. Agar sistem pendidikan yang memanusiakan manusia dapat mewujud dan outcomenya tidak melulu menjadi pekerja untuk makan, berkembang biak dan bertahan hidup dalam pusaran industri dan kapitalisasi pendidikan.

Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan.