Ongkos untuk menjadi ketua umum partai politik membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih, jika jabatan itu ada di partai politik yang sudah go public.
- PSI akan Jadi Musuh Rakyat Gara-gara Ade Armando
- DPRD Jatim Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Kebakaran Hutan
- PKB Gelar Ijtima Ulama Nusantara, Bahas Kepemimpinan 2024
Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Mohammad Jusuf Kalla atau JK mencontohkan, untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar setidaknya membutuhkan biaya kurang lebih Rp600 miliar.
“Kalau sekarang anda menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp600 miliar,” ungkap JK saat menjadi Pembicara Kunci dalam seminar Puskapol UI bertajuk “Anak Muda untuk Politik” yang digelar di Aula Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Namun begitu, JK menyebut bahwa ongkos ratusan miliar itu tidak hanya berlaku untuk Partai Golkar. Menurutnya, ongkos untuk menduduki kursi ketua umum itu agaknya tidak berlaku untuk parpol yang pendirinya masih ada.
“Hampir semua partai tuh (biayanya mahal) terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem,” kata JK.
Sebab, kata JK, partai-partai yang sudah besar dan menjadi milik publik atau go publik tentu perebutan ketua umumnya membutuhkan biaya besar.
“Partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” pungkasnya.
- JK Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Komentari Dirty Vote
- Jusuf Kalla Dukung Koalisi Amin dan Ganjar-Mahfud
- JK Ibaratkan Pemimpin Seperti Sopir, Kalau Suka Marah Bisa Tabrakan
ikuti update rmoljatim di google news
