Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik diduga telah memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemenangan calon legislatif (caleg) yang maju pada Pemilu 2024.
- Hadiri Kontes dan Lelang Bandeng Kawak Gresik 2024, Pj. Gubernur Adhy Harap Jadi Agenda Tahunan Nasional
- Gempa Tuban! Iwan Zunaih Desak Pemprov Jatim Gerak Cepat Pulihkan Penanganan Pasca Bencana
- Kasus Narkoba di Satpol PP Gresik, Syaiful Mubarok Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara Denda Rp1,5 M
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, kabar itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, dia siap memberikan bukti berupa foto bila Dinsos membutuhkan bukti.
"Apa Bu Kadinsos butuh buktinya, apa perlu dikirim fotonya ini ke Bu Kadinsos," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (11/9).
"Jika dugaan itu benar, maka jangan sampai dibiarin. Harus ditindak tegas, karena sudah termasuk kategori zalim. Jangan sampai yang punya tanggung jawab dan mengetahui persoalan ini, tapi malah membiarkan," tegas Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Nurhamim meminta agar Dinsos tidak melempar tanggung jawab dengan beralibi PKH merupakan program pemerintah pusat. Sehingga, merasa yang punya tanggung jawab adalah Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
"Jangan beralibi program pusat, kemudian jika benar faktanya terus diam. Membiarkan, apa terus kemudian dibiarkan liar," imbaunya.
"Terhadap persoalan ini, Kadinsos Gresik harus turun untuk menindaklanjutinya dan jika ada petugas PKH yang terbukti terlibat melakukan pelanggaran harus ditindak tegas," tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Gresik, Ummi Khoiroh mengaku kaget mendengar hal tersebut. Karena PKH adalah program pusat (Kementerian Sosial) untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung.
"Di mana, nama-nama penerimanya (PKH) ditetapkan langsung dari pusat. Sehingga sangat tidak mungkin, kalau sampai ada pemikiran seperti itu. (digunakan untuk memenangkan caleg)," ujarnya.
Ummi menambahkan, PKH merupakan program yang dikendalikan langsung oleh Kemensos.Sehingga Dinsos Gresik tidak mungkin bisa mengintervensi.
"Maaf nggih, kami Dinsos Gresik tidak bisa mengintervensi secara langsung untuk PKH. Matur nuwun (terima kasih) klarifikasinya ke kami, sehingga kami bisa langsung introspeksi ke semua pihak," pungkasnya. 
- Tak Hanya Daftar Pilwali di PDIP, Eri Cahyadi Bakal Merapat di PKB dan Parpol Lain
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPD NasDem Gresik Diganti
- Kenali Gejala Tertular Flu Singapura, Dinkes Surabaya Imbau Masyarakat Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
