Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) padahal memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).
- Pasca Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru, Mensos Risma Janji Pasang Alarm Tanda Bencana
- Mensos Risma Ungkap 7800 Penerima Bansos Kini Mandiri dalam Usaha Lebih Baik
- Terobos Pedalaman Bangkalan, Mensos Risma Kunjungi Warga yang Besarkan Anak dan Cucunya Disabilitas
"Iya, iku aku seng nemukno (saya yang menemukan," kata Risma sapaannya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (17/9).
Namun, mantan Wali Kota Surabaya ini enggan menjawab ketika ditanya berapa jumlah orang yang menerima bansos tersebut.
Bahkan, ketika ditanya lagi rumornya ada penerima bansos yang masuk DKTS tersebut masih berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Risma enggan menanggapinya. Ia lebih memilih diam.
Seperti ramai dipemberitaan sebanyak 23.853 orang berstatus ASN menerima bansos.
Kemudian, ada sejumlah pegawai dan pejabat yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham sebanyak 13.369 orang.
Padahal mereka menerima gaji di atas UMK.
Tak hanya itu, ada pula temuan nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos tetapi dicoret oleh BPK lantaran identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak.
Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos tersebut.
- Pasca Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru, Mensos Risma Janji Pasang Alarm Tanda Bencana
- Mensos Risma Ungkap 7800 Penerima Bansos Kini Mandiri dalam Usaha Lebih Baik
- Terobos Pedalaman Bangkalan, Mensos Risma Kunjungi Warga yang Besarkan Anak dan Cucunya Disabilitas
