Pasca pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Madiun dalam Pemilu Tahun 2024 dan tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut, alias nihil. Kini Bawaslu kota Madiun sedang melakukan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT). Mulai tanggal 14 hingga 20 September 2023.
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Kasus Penggelembungan Suara, PKB Jember Desak Bawaslu Fokus Usut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu
- Jember Terus Bergolak, Usai Golkar Kini Kader PDIP Laporkan Dugaan Pencurian Suara Antar Caleg di Internal
"DCS kan sudah diumumkan kemarin, sekarang tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023 masa pengajuan pengganti DCS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat. Tanggapan dan masukan oleh masyarakat ternyata nihil, " ujar Komisioner Bawaslu
Divisi Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Novery Wahyu Hidayat kepada kantor berita RMOLJATIM, Senin (18/9).
Hingga hari lanjut Novery, Bawaslu masih melaksanakan pengawasan proses yang dilaksanakan KPU terhadap DCS. Walaupun tanggapan dan masukan masyarakat Nihil. Pengawasan dalam bentuk kongritnya dengan melakukan komunikasi dengan KPU Kota Madiun. Dengan mengingatkan KPU tidak boleh adanya pergantian.
"Hingga saat ini kami masih melakukan pengawasan terkait proses yang dilaksanakan KPU utamanya DCS walaupun tanggapan dan masukan dari masyarakat nihil. contohnya dengan mengirimkan surat himbauan-himbauan. Agar dalam setiap proses pelaksanaan tidak melanggar perundangan yang sudah ditentukan," terangnya.
Dilansir dari website Bawaslu Jatim, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur saat ini diminta untuk tetap berhati-hati dan teliti dalam melakukan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT).
Penanggungjawab Tim Fasilitasi Pencalonan Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta mengutarakan bahwa tahapan pemilu yang sedang berlangsung ini masuk dalam masa-masa krusial.
Menurutnya, Bawaslu perlu meningkatkan komunikasi yang baik dengan KPU sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu. Regulasi KPU terhadap akses informasi dan data-data untuk Bawaslu sangat terbatas, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara komunikasi yang baik antara KPU dan Bawaslu.
“Saya berharap kawan-kawan semua mampu mengatasi permasalahan itu dan mendapatkan informasi tentang tanggapan masyarakat dari KPU. Informasi ini penting selama masa pencermatan DCS menuju ke DCT”, ujar Anggota Bawaslu Jatim yang akrab dipanggil Sisin ini, pada kegiatan konsolidasi hasil pengawasan penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk Gelombang II di Kantor Bawaslu Kota Malang.
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
- 2 Pejabat Pemkab Jember Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan KPK
