DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Prioritaskan Keterbukaan Lapangan Kerja

Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi, Ali Mustofa/RMOLJatim
Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi, Ali Mustofa/RMOLJatim

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi meminta eksekutif untuk memprioritaskan keterbukaan lapangan kerja. Itu untuk menekan angka pengangguran terbuka yang hampir mencapai 40 ribu.


Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi Ali Mustofa usai mengikuti rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Banyuwangi.

Ali menemukan angka pengangguran sejumlah 49 ribu lebih di tahun 2023 ini.

"Kami minta Pemkab memperhatikan ini," katanya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (13/10).

Jumlah tersebut, lanjutnya terbilang cukup besar dan harus segera dituntaskan oleh Bupati Banyuwangi.

Politisi asal Kecamatan Muncar itu menambahkan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan keterbukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Banyuwangi.

Selain itu, Pemkab juga didorong untuk memperbanyak program pelatihan tenaga kerja, terutama jenis-jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan.

"Kami harap tahun anggaran 2024 pemkab memiliki target yang jelas. Langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi pengangguran jumlah pengangguran," sebut Ali.

BPS Banyuwangi merinci, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banyuwangi pada tahun 2019 mencapai 4,08 persen. Naik cukup signifikan dibanding tahun 2018 yang hanya 3,67 persen.

Sejak saat itu, TPT di Banyuwangi terus melonjak naik. Tahun 2020 menjadi 5,34 persen, kemudian tahun 2021 naik menjadi 5,42 persen. Hal itu ditengarai pengaruh Pandemi Covid-19, karena tak sedikit warga yang terimbas PHK.

TPT Banyuwangi tahun lalu menurun menjadi 4,26 persen. Adapun untuk penduduk usia kerja mencapai 1.297.556 jiwa, dengan rincian penduduk yang masuk kategori angkatan kerja sebanyak 934.242 jiwa dan yang bukan angkatan kerja 363.314 jiwa. (Adv)