Hampir semua daerah di Indonesia, beberapa pekan ini ditimpa kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Kondisi ini, dinilai tak mendapat perhatian serius dari pemerintah.
- Samwil Minta Pemprov Bantu Petani Gresik Dan Lamongan Atasi Kekeringan
- Resmikan 16 Titik Air Bersih di Jateng, Prabowo Beri Solusi Nyata Atasi Kekeringan
- Anggota DPRD Jatim Nur Fitriyana Minta BPBD Segera Droping Air Bersih di Madura
Puluhan bahkan ratusan perusahaan air minum yang mengambil air dari sumber mata air Indonesia dinilai ‘menghilang’ tak terlihat kepeduliannya.
Hal ini dikeluhkan oleh Chairman John Caine Center (JCC), Najib Salim Attamimi. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang berlimpah air bersih, puluhan bahkan ratusan perusahaan air bersih atau air minum, dinilai ‘menghilang’.
Tak memiliki hati nurani dan kepekaan pada kesengsaraan rakyat yang mengalami krisis air bersih.
“Saya berharap pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah ini. Jangan hanya sibuk ngurus politik jelang Pemilu 2024. Ini problem besar. Karena korbannya adalah rakyat kecil yang ada di pedesaan. apalagi kondisi cuaca alam saat ini sedang tidak bersahabat alias cuaca panas berlebihan,” jelas Najib, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/10).
Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, bahwa ada 22 daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki titik kekeringan.
Potensinya sebenarnya da 27 daerah. Namun, yang sudah terdampak kekeringan dan krisis air bersih ada 22 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Diantara 22 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tersebut diantaranya, Kabupaten Kediri, Tuban, Ponorogo, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Kabupaten Blitar, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Pacitan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Jember, Sumenep, dan Kabupaten Malang.
Menurut Najib, pemerintah harus bersikap tegas atas perusahaan air minum yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah Jawa Timur.
Untuk lebih memperhatikan dan lebih peka atas kondisi masyarakat yang saat ini krisis air bersih.
“Jangan malah, kondisi krisis air bersih ini hanya diatasi oleh Baznas, dan lembaga sosial lainnya,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah yang wilayahnya mengalami krisis air bersih juga harus tegas bersikap, pada perusahaan-perusahaan air bersih atau air minum untuk aktif membantu dan peduli.
“Selama ini, jangan hanya mengambil air minum untuk diproduksi dan dijual ke negara lain. sementara kondisi masyarakat Indonesia krisis air bersih,” tegas Najib.
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021, total perusahaan air bersih di Indonesia mencapai 544 perusahaan.
Adapun kapasitas produski air bersih mencapai 201.982 liter per detik. Sementara, untuk produksi air bersihnya tercatat sebesar 5,25 miliar meter kubik.
Dari total perusahaan air bersih itu, sebanyak 38 perusahaan air bersih berlokasi di Jawa Timur.
“Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi air bersih paling melimpah. Produski pertahunnya mencapai 810,68 juta kubik,” jelas Najib.
Adapun volume produksi air bersih di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2021 mencapai 5,25 miliar meter kubik.
“Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat pertama. selanjutnya diikuti oleh DKI Jakarta,” katanya.
Dari kondisi demikian tambah Najib, tak ada alasan lagi untuk pemerintah dan perusahaan air bersih untuk mengabaikan kondisi masyarakat yang mengalami krisis air bersih.
“Pemerintah harus tegas menyikapi ini. Jalankan dan terapkan UU yang ada pada perusahaan air bersih,” tegasnya. 
- Mas Dhito Resmi Daftar Cabub Kediri di Partai NasDem
- PKB Usung Direktur RSUD Dolopo Madiun Sebagai Cawabup Dampingi Hari Wuryanto
- Surabaya Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Wali Kota Eri Cahyadi: Wujud Transparansi Pelayanan
