Para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlibat aktif dalam Pemilu Serentak 2024 sebaiknya mundur dari jabatannya di pemerintahan.
- Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi Diungkap Perludem
- Penghitungan Suara Pilpres dan Pileg Dipisah, Perludem: Mengurangi Transparansi
- Perludem Prediksi Elite Politik Tetap Gaduh di Tahun 2023
"Karena, bagaimanapun juga menteri itu kan pembantunya presiden, yang ketika dulu diminta itu kerjanya penuh waktu, full begitu. Kalau nanti lebih sibuk ngurusin pencalonan, ngurusin kampanye, jadi tidak maksimal membantu pemerintahnya," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, dalam acara diskusi di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (30/10).
Kalaupun tidak mau mundur, setidaknya para menteri yang terlibat dalam Pemilu 2024 mengambil cuti. Sehingga kinerja mereka masih dapat diukur.
Selain itu, menurut Khoirunnisa, masa sebelum kampanye, yang secara resmi dimulai pada November 2023, merupakan masa krusial bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya.
"Kalau sudah masa kampanye, mereka harus cuti. Kalau sekarang, (mereka) bisa berdalih ini belum masa kampanye, terus calonnya belum ada. Justru ini yang harus diantisipasi oleh Bawaslu," jelasnya.
Kemudian, lanjut Khoirunnisa, Bawaslu tidak perlu menunggu masa kampanye untuk melakukan pengawasan, agar tidak terjadi pelanggaran wewenang oleh menteri-menteri yang terlibat di Pemilu Serentak 2024.
"Bawaslu kemarin beberapa hal tidak menindaklanjuti, dengan alasan belum masa kampanye, belum ada calonnya. Nah, ini justru yang lebih krusial menurut saya," ujarnya.
- Tari Solah Kampung Pesilat Madiun Pecahkan Rekor MURI Dunia di Hardiknas 2024
- May Day 2024 di Jatim, Pj Gubernur Adhy Potong Tumpeng dan Komitmen Tindaklanjuti Tuntutan Buruh
- Ini Alasan Golkar Kota Madiun Tak Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota
