Pemprov Jawa Timur diminta untuk meningkatkan program pemberdayaan, agar ekonomi masyarakat Jawa Timur bisa terdongkrak naik.
Hal itu dikatakan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Khofidah beberapa waktu lalu.
- Pemprov-Kab/Kota Se-Jatim Raih WTP 2 Tahun Beruntun, Pj Gubernur Adhy: Motivasi Terus Tingkatkan Kinerja
- Kemiskinan Masih Tinggi, Ra Nasih Minta Pemprov Prioritaskan Pembangunan Di Madura
- Gala Dinner Peringatan Hari Otoda ke-28, Pj Gubernur Adhy Pastikan Komitmen Pemprov Jatim Dukung Ekonomi Hijau
"Hal ini sangat diperlukan program dan strategi yang efektif agar pertumbuhan ekonomi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, sebagai langkah awal program tersebut, Pemprov harus memetakan warga miskin di Jatim. Salah satunya adalah dengan mendetailkan data tentang kemiskinan, agar disusun by name by address sebagai dasar untuk melakukan monitoring.
Langkah itu sangat diperlukan, untuk menekan kemiskinan ekstrim dengan memperbanyak program pemberdayaan.
"Disamping itu juga evaluasi terkait dengan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur," jelasnya.
Khofidah menyebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki data penduduk miskin dan miskin ekstrem by name by address sebagaimana diwajibkan menurut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
"Data penduduk miskin dan miskin ekstrem masih mengacu pada BPS. Padahal, data BPS hanya bersifat agregat," tegas politisi asal PKB ini.
Sementara, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat ditemui usai rapat Paripurna mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memang sudah by name by address.
"Sebenarnya realitanya kita dengan P3KE ini memang pendekatannya by name by address. Tapi, terus ada penyempurnaan," ujarnya.
Makanya, lanjut dia, kalau dilihat di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ini dilakukan peningkatan jumlah sasaran untuk bantuan keluarga miskin ekstrem. "Kita bicara angka puluhan ribu lah," imbuhnya.
"Nah, ini kalau kita perhatikan Jawa Timur baru mendapatkan insentif fiskal sebagai apresiasi atas kinerja untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga sekarang berada di bawah satu persen, tepatnya di 0,82 persen. Maka, apa langkah yang dilakukan ini adalah bagian dari rodmap kita menuju zero extreme poverty di Jawa Timur," pungkasnya.
- Nobar Piala Asia U-23 di Gelora 10 November, Satpol PP Surabaya Kerahkan 427 Personel
- Pemprov-Kab/Kota Se-Jatim Raih WTP 2 Tahun Beruntun, Pj Gubernur Adhy: Motivasi Terus Tingkatkan Kinerja
- Pemkab Mojokerto Raih WTP 10 Kali Beruntun, Ada Tiga Catatan
