Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Madiun serentak dilantik kemarin, Kamis (25/1). Namun hingga usai pelantikan hingga hari ini mereka belum mendapatkan bantuan transport (bantras).
- Toleransi Sudah Cukup, Pemerintah Harus Tumpas KKB Papua
- Mantan Walikota Probolinggo H.M Buchori Kumpulkan Mantan Anak Buahnya Di Rumah Pribadinya ,
- Pimpinan DPR Didesak Sahkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat
"Tidak ada bantras kemarin, hanya pelantikan dan cuma dapat snack," kata Burmanto, satu petugas KPPS yang kemarin baru dilantik kepada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (26/1).
Sementara itu saat dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Wahyudi mengatakan bahwa ada uang bantuan transport untuk setiap anggota KPPS yang dilantik. Namun, tidak diberikan secara langsung. Tetapi menunggu pengajuan SPJ dari PPS.
Ketua KPU juga memberitahu bahwa bantuan transport untuk anggota KPPS yang dilantik tersebut sudah disosialisasikan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) PPS beberapa waktu lalu.
"Ada itu mas uang transportnya, tapi nanti pencairannya menunggu SPJ terlebih dahulu. Jadi nanti PPS masing-masing meng-SPJ-kan berapa anggaran yang keluar, peruntukannya untuk apa saja, nah itu nanti setelah SPJ baru bisa dicairkan dan itu harus disampaikan," terang Ali Wahyudi yang dikonfirmasi via telepon.
Untuk diketahui, di Kabupaten Madiun ada 2.253 TPS. Jumlah petugas KPPS di tiap-tiap TPS adalah 7 orang. Usai pelantikan, para petugas KPPS melaksanakan aksi tanam pohon sebagai simbol menanamkan, merawat, dan menjaga demokrasi sekaligus bentuk kepedulian penyelenggara Pemilu 2024 terhadap lingkungan.
- Pilpres 2024 "Lapangan Datar", Anies Diingatkan Jangan Salah Pilih Cawapres
- Ganjar-Mahfud Pilih Jateng Sebagai Kampanye Akbar
- Lebih Unggul dari Vaksin, Kekebalan Alami Covid-19 Bisa Bertahan 14 Bulan
