Ratusan penghuni atau warga Apartemen Pakuwon Jati Group yang berada di kompleks Tunjungan Plaza (TP) Surabaya menggelar sarasehan di Bima Restauran, Sabtu (2/3/2024).
- Viral Balita di Sampang Ditunangkan Orang Tua, BKKBN Jatim Turun Tangan
- Bupati Mojokerto Targetkan PAD Raperda APBD TA 2023 Sebesar Rp 632 Miliar
- BPBD Banyuwangi Kirim Air Bersih Ke Wilayah Kekurangan Air
Sarasehan yang membahas tentang legalitas Perkumpulan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3SRS) di Apartemen Pakuwon Jati Group di kawasan TP tersebut
menghadirkan beberapa narasumber, yakni Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) Bambang Setiawan, Ahli Hukum Administrasi Negara Unair dan Tenaga Ahli Hukum Pemkot Surabaya, Emanuel Sujatmoko dan Staf ahli Khusus Kementrian PUPR RI, Ilham Himawan.
"Acara ini diadakan untuk mempererat silaturahmi antar warga serta sarana komunikasi dan edukasi," ujar Ketua Panita Sarasehan, Rudi Wijaya kepada wartawan.
Sarasehan ini, jelas Rudi, juga untuk menjawab tentang sah tidaknya P3SRS di Apartemen Pakuwon Jati Group dikawasan Tunjungan Plaza (TP), yakni, Apartemen The Peak di TP 5, Apartemen One Icon Residence di TP 6, Apartemen Pakuwon Tower di TP 6 dan Perkantoran dan Apartemen Pakuwon Center di TP 5.
"Dengan sarasehan ini kami semua menjadi tau tentang legalitas P3SRS yang diduga tidak sah secara hukum karena tidak tercatat dan belum memiliki nomor registrasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atau Dinas terkait," jelasnya.
Selain itu, lanjut Rudi, P3SRS di Apartemen Pakuwon Jati Group ini sifatnya hanya sementara dan harus dibubarkan dengan membentuk P3SRS yang baru.
"P3SRS itu sifatnya sementara dan massa hanya satu tahun dan ini sudah lebih dari itu. Dan pendapat dari narasumber tadi P3SRS harus dibubarkan dan perlu pembentukan yang baru yang diisi oleh Penghuni dan Pemilik Apartemen bukan dari manajemen perusahaan," sambungnya.
Sementara itu, dalam sarasehan ini Staf ahli Khusus Kementrian PUPR RI, Ilham Himawan mengatakan jika pembentukan P3SRS sementara akan menimbulkan potensi permasalahan perpajakan.
"Rata-rata pembentukan P3SRS sementara ini untuk menghindari pajak," katanya menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta sarasehan.
Terpisah, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI), Bambang Setiawan berharap Walikota Surabaya Eri Cahyadi untuk turun tangan mengatasi permasalahan yang dialami Penghuni dan Pemilik Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza Surabaya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri PUPR No 14 tahun 2021.
"Dalam pasal tersebut Walikota berwenang melaksanakan pengawasan terhadap P3SRS dan memfasilitasi pembentukan P3SRS oleh Pemilik," jelasnya.
Tak hanya itu, Bambang juga menyarankan agar persoalan yang dialami Penghuni dan Pemilik Apartemen Pakuwon Jati Group di Tunjungan Plaza ini diselesaikan secara bijak.
"Upaya hukum baru dilakukan kalau tidak bisa diselesaikan secara baik baik. Dalam hal ini para penghuni atau pemilik bisa melakukan gugatan Perbuatan Melawan hukum. Dari situ juga tidak menutup kemungkinan ada unsur pidananya," tandasnya.
- PT BJB Kota Probolinggo Gelontorkan Lima Ton Beras Untuk Warga
- Santunan Tak Kunjung Cair, Forum Peserta BPJS Tenaga Kerja Wadul ke DPRD Jatim
- Tangani Banjir Akibat Luapan Bengawan Jero Lamongan, Gubernur Khofifah: Pemprov Jatim dan Pemkab Akan Tangani Pintu Air Kuro
ikuti update rmoljatim di google news
