Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengikuti konsep new normal di Eropa mendapat kritikan.
- Sindir Puan Maharani, Pengamat Politik: Rakyat Gak Butuh Baliho, Tapi Sembako
- Awasi Kecurangan Pemilu 2024, Cak Imin Warga Malang Tabuh Kentongan
- Hari Pertama Sepi, Harmonis dan Madiun Menyala Pilih Besok Rabu Pahing Untuk Mendaftar ke KPU
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyebut bahwa langkah itu terlalu mengada-ada.
Hal ini lantaran pemerintah hanya meniru hasil kebijakan WHO Eropa dan tidak terlebih dahulu mengikuti persyaratan yang harus dipenuhi.
“Pemerintah Indonesia pun seolah ikut-ikutan menerapkan new normal. Seolah Indonesia telah berhasil kendalikan transmisi Covid-19,” sindirnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/5).
“Padahal angka kasus Covid-19 masih meningkat. Ayak-ayak wae (Ada-ada saja),” sambung Iwan Sumule.
Ketua DPP Partai Gerindra itu lantas menjabarkan panduan yang diurai Direktur Regional WHO Dr Hans Henri P. Kluge untuk menerapkan new normal.
Di antaranya, ada bukti transmisi Covid-19 telah dikendalikan dan memastikan kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina.
Kemudian, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat.
Selanjutnya, harus bisa memastikan pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan.
Terakhir, harus bisa memastikan risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.
Sementara pada hari ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke sejumlah sarana publik di Bekasi. Tujuannya untuk meninjau persiapan penerapan prosedur new normal pasca PSBB.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ombudsman RI Diminta Lebih Teliti Membaca Undang-undang
- Besok, KPU Kota Madiun Gelar Debat Publik Pertama
- 2.292 Polisi akan Kawal Debat Pilpres Terakhir
