Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid meminta agar aparat kepolisian bertindak profesional dalam menangani anggotanya yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dan kekerasan saat mengamankan aksi massa 21 dan 22 Mei di Jakarta.
- Masyarakat Bisa Bantu KPK Awasi Harta Kekayaan Pejabat Negara
- Buron 3 Tahun, Leonardi Ditangkap Tim Gabungan Kejati Jatim dan Kejari Sidoarjo
- Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara, Hak Politiknya Dicabut 5 Tahun
Selain itu, Amnesty International juga mendorong agar Polri meninggalkan cara-cara lama dalam menangani aksi massa yang selalu menggunakan kekerasan ataupun metode penyiksaan terhadap para pelaku yang berhasil diamankan.
Agar ke depan Polri bisa menjadi Polri yang moderen dan terpercaya dalam menangani massa demontrasi, dengan cara yang profesional tanpa menggunakan kekerasan,†ujarnya.
Di sisi lain, sambung Usman, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh elite politik untuk ikut menenangkan suasana dan menghindari pola pertarungan politik yang menggunakan ujaran-ujaran berbasis Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bharada E Jalani Sidang Dakwaan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terpisah dari Ferdy Sambo
- MA Kabulkan Kasasi Kejari Trenggalek Di Kasus Korupsi Bos Media, Kasi Pidsus: Kami Belum Terima Petikan Putusannya
- Ngaku Pilot, Kedok Pria asal NTT Berakhir di Banyuwangi
