Pemerintah Provinsi Jawa Timur disarankan mengikuti kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang membentuk badan pengawasan yang memantau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Korban Keempat Longsor Kesamben Blitar Berhasil Ditemukan
- HAIS Kolaborasi Dengan ITS Mengadakan Kompetisi Desain Photovoltaic
- GP Ansor Kota Probolinggo Bagikan Seribu Takjil Setiap Jumat Selama Ramadhan
"Pemprov DKI Jakarta waktu dipimpin Ahok sudah membentuk badan khusus seperti itu, jadi tidak ada salahnya jika Jatim mengadopsi karena tujuannya juga sangat baik yaitu mengotimalkan kinerja BUMD-BUMD,†terang ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Rabu (7/11).
Khusus terkait kasus dugaan penyimpangan di PT Jamkrida Jatim, kata Untari pihaknya mendorong supaya dilakukan audit khusus sehingga bisa diketahui siapa saja yang terlibat penyelewengan dana IJP di PT Jamkrida. Padahal, IJP itu sebenarnya tak perlu dipakai sampai begitu besar jika manajemen PT Jamkrida bekerja dengan baik.
"Idealnya perusahaan dengan pola kerja seperti ansuransi juga tak terlalu berat sehingga IJP digunakan tak lebih dari 15-20 persen saja. Kalau semua obyek penjamin minta klaim ya pasti habis dana perusahaan. Harusnya dilakukan analisa yang tepat sebelum memberikan penjaminan,†tegas politisi yang berpengalaman di dunia koperasi dan simpan pinjam ini.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Khusus Malam Pergantian Tahun, Seluruh Taman di Surabaya Buka 24 Jam
- Hari Terakhir Liburan, 22.100 Penumpang Datang di Daop 8 Surabaya
- Gedung Bapenda Selesai Direnovasi, Bupati Jember Targetkan PAD Rp 1 Triliun
