RMOLBanten. Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) melibatkan 20 auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya, agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat diawasi secara ketat.
"Kami sepakat menjalin kerja sama dengan BPKP untuk membentuk Satgas Keuangan yang mulai bekerja," kata WH saat menyampaikan jawaban pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di DPRD Banten, Selasa (17/7).Ia menjelaskan, dalam kesepakatan itu BPKP akan menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- Bank Jatim Serahkan Bantuan Satu Unit Ambulans ke BKD Jawa Timur
- Persempit Ruang Korupsi dan Manipulasi, PUPR Nganjuk Gunakan Sistem E-catalog
- Bupati Malang Targetkan Stunting Turun 5 Persen Dalam Enam Bulan
Dikatakan dia, salah satu pertimbangan mengapa meminta bantuan ke BPKP, dikarenakan saat ini Pemprov kekurangan tenaga auditor. Adapun tugas auditor BPKP yang tergabung dalam Satgas Keuangan meliputi monitoring, pemeriksaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
"Mengingat keterbatasan tenaga kita, seharusnya 104 orang auditor, tapi kita baru punya empat sampai lima orang. Jalan tengahnya mereka (BPKP-red) kita minta tenaga auditor untuk diperbantukan,†katanya.
Satgas, kata dia, sudah mulai efektif bekerja mulai kemarin dengan langsung melakukan tugasnya ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
"Sudah mulai berjalan. Mereka akan melakukan pengawasan dan lain sebagainya termasuk ke OPD-OPD,†ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan WH, pola kerja dari pembentukan Satgas Keuangan akan ternaman di setiap OPD, sehingga ke depannya prestasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa terus dipertahankan.
"Kami sepakat untuk melakukan penataan kembali, sehingga kualitas laporan keuangan akan tersajikan sebagaimana yang kita capai tahun sebelumnya. Salah satu cara untuk bisa memetakan pengelolaan keuangan dengan baik, tapi ke depan kita ingin pola itu akan terjadi lebih baik lagi,†tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandy Mulya S mengungkapkan, selain pengelolaan keuangan pihaknya juga sedang fokus menginventarisasi aset. Itu terutama ditujukan bagi pelimpahan personel, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen (P3D) dari SMA/K Negeri.
"Sekarang kita terus lakukan inventarisasi,†imbuhnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- SIER Anugerahkan “Green Industrial Awards 2024” kepada 50 Tenant Terbaik dalam Mendukung Kawasan Industri Berkelanjutan
- 16.273 Tendik Jatim Jadi Peserta Terbanyak Gebyar PembaTIK Indonesia, Gubernur Khofifah Terima Penghargaan dari Kemendikbudristek RI
- Rini Indriyani Eri Cahyadi Launching 3 Buku Sekaligus, Perlindungan dari Kekerasan hingga Belajar Mitigasi Bencana
