Badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim berharap Pemprov segera melakukan evaluasi kinerja BUMD milik Pemprov Jatim dan bersikap tegas dengan melebur BUMD yang kondisinya sudah tidak menguntungkan atau sudah tidak sehat lagi.
- Temukan Penggelembungan Suara, MPW PP Jatim Minta KPU Hapus Suara Siluman DPD RI di Sirekap Jatim
- Pihak Istana: Ijazah Pak Jokowi Dipakai Sejak Pencalonan Walikota Solo, Kenapa Baru Sekarang Dilaporkan?
- Menteri BUMN: Pesantren Adalah Mercusuar Peradaban Membangun Ekonomi
"Hal ini sudah menjadi kesepakatan kita Bersama dalam RPJMD Propinsi Jatim tahun 2019-2024. Banggar meminta agar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemprov Jatim baik BUMD dan BUMN menjadi lebih optimal, Pemprov Jatim segera menjalankan optimalisasi dari lembaga tersebut," tegasnya.
Maka terhadap BUMD yang benar-benar sudah tidak sehat lagi, Banggar kata Kodrat, meminta Pemprov Jatim untuk tidak segan-segan melakukan merger daripada menjadi beban APBD terus menerus.
"Saya rasa kalau merugi terus, nggak sehat ya dimerger agar tidak selalu mengganggu APBD kita. Artinya mereka hanya jadi beban kan, ngapain dipertahankan kan mending di merger," kata Politisi Golkar ini.
Sebaliknya dia mendorong BUMD yang benar-benar sehat untuk memaksimalkan kinerjanya.
Ditambahkan oleh Kodrat Sunyoto, Banggar DPRD Jatim merasa optimis dan mengapresiasi terhadap kebijakan pendapatan yang akan dicapai. Meski begitu sambung Kodrat, Banggar mengingatkan bahwa untuk menambah potensi pendapatan daerah sudah seyogyanya Pemprov Jatim harus berkreasi untuk mencari sumber lain diluar pajak kendaraan bermotor/PKB , BBNKB, dan PBBKB.
â€Kedepan perlu dipikirkan Bersama untuk mencari terobosan baru disektor pendapatan,†tuturnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Anies Baswedan: Tidak Perlu Berbohong, Kita Punya Rekam Jejak
- Gus Munib Dengar Kabar Gus Makki Dapat Rekom DPP PKB: Masih Panjang Jatuhnya Jadi Cakada
- Indonesia Lolos ke Piala Asia U-20, Pelatih Persib Beri Pujian
