Pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait banyak pegawai negeri sipil (PNS) pintar terpapar radikalisme, harus segera dievaluasi.
- PNS di Pasuruan Masuk Bui Gegara Gadaikan Mobil Cicilan, ACC Surabaya Berharap Tak Ada Kasus Serupa Lagi
- Kontroversi Politik: PDIP dan Ganjar-Mahfud Terlibat dalam Skandal Manipulasi Demokrasi
- Pilkades Serentak di Jember 22 Agustus 2023, 1 Cakades Jadi Tersangka Kasus Penipuan
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon yang khawatir ada kesalahan dalam menafsirkan radikalisme sehingga banyak PNS yang begitu saja dicap sebagai orang yang radikal.
“Harus dievaluasi, jangan-jangan yang nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa,” tuturnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/4).
Menurut Fadli Zon, evaluasi penting dilakukan agar wacana radikalisme tidak berubah menjadi prasangka dan fitnah yang tiada henti dihembuskan. Dia khawatir jika dibiarkan, radikalisme berubah menjadi alat bungkam kritik atau refleksi phobia Islam.
“Ini yang bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102,” tuturnya.
Saat menjadi penanggap rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS', Minggu (18/4), Menpan RB, Tjahjo Kumolo membeberkan fakta tentang radikalisme di lingkungannya.
Kata politisi senior PDIP itu pihaknya banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya bisa duduk di eselon 1, tapi dalam Tes Potensi Akademik (TPA), dia terpapar dalam masalah radikalisme terorisme.
"Kami sudah ada datanya semua lewat medsosnya yang dia pegang, kedua lewat PPATK dan sebagainya, saya kira ini kita harus cermati secara bersama-sama," sambung dia.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pentingnya Peran UMKM Dalam Pelestarian Budaya dan Literasi
- Fadli Zon: Kebudayaan Kita Bisa Pengaruhi Dunia
- Fadli Zon: Indonesia Merupakan Peradaban Tertua Dunia
