Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamandemen UUD 1945 sempat kembali bergulir.
- Bacabup Probolinggo Bantu Rakyat, Bangun Jalan Wisata Lereng Gunung Bromo
- Gaya Bakal Cawabup Banyuwangi Ali Ruchi, Sowan dari Rumah ke Rumah yang Cerminkan Politik Biaya Murah
- Salim Segaf: Ketahanan Keluarga Kunci Masa Depan Anak
MPR menggulirkan isu tersebut, dan bahkan DPD dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945.
Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya berbagai isu diantaranya, soal MPR yang kembali berperan untuk memilih Presiden, perpanjangan periode masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 periode serta MPR menyusun GBHN untuk kemudian dijalankan oleh Presiden.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena menegaskan, saat ini belum perlu dilakukan, karena tidak mendesak.
Salah satu alasannya, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
"Soal amandemen ini belum mendesak. Sikap dari Partai Golkar soal amandemen ini sudah jelas sebagai bagian sikap partai, yang sudah tertuang dalam rekomendasi MPR periode sebelumnnya," ujar Idris, Senin, (16/8).
Idris juga menegaskan, pendapat dari Fraksi Golkar belum berubah dan tetap menyatakan dasar Hukum PPHN cukup dengan Undang-undang. Apalagi, pembahasan itu dilakukan dalam situasi pandemi Covid 19 yang masih terus menghantui masyarakat.
Lebih lanjut, Idris juga mengaku sangat mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8).
Jokowi dalam pidatonya mengapresiasi langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN.
Namun demikian Ia tetap tegas tidak setuju bila agenda MPR untuk mengkaji PPHN dengan harus melakukan amandemen konstitusi. Terkait dengan PPHN, ia mengatakan bahwa semua fraksi sebenarnya punya sikap.
"Sampai dengan saat ini belum ada keputusan apapun terkait produk hukum untuk mewadahi PPHN," lanjut Idris.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, amandemen terbatas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan dan wakil presiden menjadi tiga periode.
"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode? Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (13/8).
Turut hadir di Istana Bogor Jumat lalu itu para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bantah Tudingan LBH Muhammadiyah, Jubir Luhut: Pak Luhut Pernah Diperiksa Sebagai Saksi
- KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden Dan Wapres RI, Gus Fawait: Kemenangan Rakyat Indonesia
- Pertemuan Elit PKS dan SBY Di Cikeas Makin Memperkuat Pencalonan Anies Baswedan
