Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani memasukkan kelompok profesional dalam kabinet kerja jilid 2.
- Anas Ancam Bongkar Kasus Hambalang, Andi Mallarangeng: Siapapun Berhak Bicara, Kenapa Mesti Takut?
- PKS: Penghapusan Kontribusi Ulama Dan Penonjolan Tokoh Komunis Harus Diinvestigasi Menyeluruh
- Tingkatkan Daya Saing SDM Surabaya, Armuji Bakal Genjot Beasiswa Kuliah
"Istilahnya zaken kabinet (kabinet ahli). Di sini tak perlu ada dikotomi orang partai dan non-partai. Siapapun orangnya jika punya keahlian di bidangnya dan mampu membantu pemerintahan mendatang, sangat dipersilahkan masuk kabinet," kata Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/10).
Dalam beberapa kesempatan Jokowi selalu menyampaikan bahwa kedepan Indonesia memiliki tantangan yang lebih berat,termasuk ancaman gejolak ekonomi global dan kompetisi antar negara yang sangat cepat.
"Seperti dikatakan Jokowi, kompetisi negara-negara ke depan itu bukan lagi negara besar mengalahkan negara kecil, namun negara cepat mengalahkan negara lambat," tukasnya.
Diketahui, jelang pelantikan wajah kabinet Jokowi hingga saat ini masih gelap. Beberapa pihak berspekulasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang kebingungan menghadapi berbagai tekanan politik, baik dari elite koalisi, kritik masyarakat.
Kegalauan Jokowi ditengarai juga disebabkan oleh sikap penolakan anggota koalisi soal kabar merapatnya gerindra ke dalam koalisi Kabinet kerja jilid 2.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bentuk SInergi Ke Pemerintah Dan Masyarakat, Sekwan DPRD Jatim Bagikan 150 Paket Sembako ke Warga
- Gerindra Bojonegoro-Tuban Siap Menangkan Prabowo di Pilpres 2024
- Jika Paslon Mas'ud-Bagus Terpilih, MAKI Sarankan Tetap Pertahankan Program yang Sudah Berjalan
