. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memberikan usulan agar DPRD Jatim bisa menyurati Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa sebelum resmi dilantik untuk mengajukan RPJMD.
- Pertemuan Menhan se-ASEAN dan AS, Prabowo Dorong Komitmen terhadap Perdamaian
- Isoman DPR di Hotel Mewah, Relawan Jokowi: Batalkan dan Copot Sekjen DPR
- Tinggalkan Hanura, Gede Pasek Suardika Jadi Ketua Umum PKN Inisiasi Loyalis Anas Urbaningrum
"Itukan menjadi hal lumrah dalan setiap lima tahun sekali. Terutama dalam pergantian tampuk kepemimpinan." kata Soekarwo dikutip Kantor Berita dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu, (28/11).
Soekarwo, mencontohkan APBD 2019, menurut konstitusi adalah hak gubernur terpilih sampai di perubahan anggaran. Tapi, lanjutnya, tidak logis jika gubernur baru tidak bisa memasukkan janji kampanye.
"ini merupakan masalah konstitusional. Bila ini dilakukan maka jalannya menjadi baik. Budget cycle disusun secara konstitusional," terangnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga menyampaikan terimakasih kepada pimpinan maupun anggota dewan atas hubungan baik yang terjadi selama ini. Menurutnya, ini menjadi bagian harmoni dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sehingga, hasil yang dicapai saat ini merupakan hasil bersama.
"Untuk teman-teman di birokrasi yang bekerja membantu gubernur dan wagub, teruskan teknokrasi, jangan main politik. Yang bisa setengah main politik adalah sekda. Bila ini dilakukan dengan baik, maka kompromi dan harmoni bisa berjalan," pungkasnya. [aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Nasdem Targetkan Rebut Kemenangan di Jatim
- Lieus Sungkharisma Minta Polisi Tangkap Ambroncius Nababan Yang Rasis Pada Natalius Pigai
- Pidato AHY Tunjukkan Fakta Kehidupan Rakyat Saat Ini
