Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta agar Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas).
- Kepala BPPD Sidoarjo Kembali Diperiksa KPK, Kali Ini Didampingi Pengacara
- Di Bengkulu, Prabowo Komit Lanjutkan Perjuangan Jokowi
- Nasdem Minta Jokowi Dengarkan Suara 8 Fraksi DPR Tolak Proporsional Tertutup
Usulan itu dilakukan setelah mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari sejumlah kalangan akademisi.
“Kalau diizinkan usul dari kami, karena melihat masukan dan aspirasi masyarakat yang sangat luas, dan berbagai komponen agama, purnawiran TNI/Polri, termasuk ormas-ormas Pancasila, terkait RUU HIP ini pimpinan. Kami mengusulkan kalau memungkinkan, inipun kalau disetujui oleh fraksi-fraksi lain, bisa tidak ditarik?” kata Mulyanto di dalam rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020, di Gedung Nusantara I, Selasa (30/6).
Mulyanto mengatakan, dengan ditariknya RUU HIP dari Prolegnas prioritas 2020 akan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat yang bergejolak akibat adanya RUU HIP tersebut.
Dia juga meminta agar surat presiden (Surpres) terkait RUU HIP tidak perlu dikeluarkan saat rapat bersama pemerintah.
“Sehingga betul-betul dengan mengamati dinamika perkembangan politik Tanah Air ini, kita mengambil satu jalan proaktif yang lebih menyejukkan. Kita tarik, dan nanti ketika Raker kita bicarakan dengan pihak pemerintah bahwa, udah, surpresnya nggak usah dibuat, bagaimana kalau kita tarik saja?” pintanya.
“Sekadar usulan, Pak Ketua, walaupun mungkin ini lebih rumit, tapi ya itu usulan kan,” tutupnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Jika Dukung Ganjar, PDIP dan PPP Harusnya Tarik Kader dari Pemerintahan Jokowi
- Beli Migor Harus Pakai PeduliLindungi, DPRD: Menyusahkan Rakyat!
- Moeldoko: KAMI Hanya Sekumpulan Kepentingan, Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik
