Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah. Beragam cara dilakukan agar kerugian bisa ditutupi. Salah satunya dengan menaikkan iuran peserta 100 persen.
- Fraksi PPP DPRD Jatim Dorong Khofifah Maju Cawapres
- Setara Institute: Hingga Ramadhan, Erick Thohir Gagal Disiplinkan PTPN V untuk Penuhi Hak Para Petani
- Status Pandemi Covid-19 Dicabut, Puan: Berkat Istimewa di Perayaan Iduladha
Rumor itu kemudian mendapat kritikan dari anggota DPR, Andre Rosiade. Dia meminta agar BPJS Kesejatan menghentikan aturan yang membebani rakyat.
"Hentikan rencana penagihan memakai debt collector dan jangan persulit masyarakat untuk membuat SIM dan paspor,†tegas politisi Gerindra itu dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (3/11).
Dia menegaskan bahwa rakyat menunggak iuran bukan karena tidak patuh pada pemerintah. Melainkan memang mereka sedang terlilit dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit.
"BPJS hadir unruk meringankan bukan membebani rakyat,†tegasnya.
Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf telah membantah rumor mengenai debt colector. Menurutnya, tim memang ada yang diturunkan untuk menagih pembayaran. Adapun tugas tim tersebut sebatas telecollecting via telepon dan WA.
"Ada tim yang diturunkan untuk menagih, karena ini kewajiban untuk membayar. Kader JKN namanya," ujarnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Respon Gerindra Soal Beredarnya Susunan Kabinet Prabowo-Gibran
- Demokrat Klaim Sudah Komunikasi Intens dengan Parpol Tertentu
- Politik Dinasti dan Oligarki Berakhir Usai Presidential Threshold Dihapus
