Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) Tahun 2021 yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual melalui video conference, di ruang Inspektorat Command Center, Kamis (27/05).
- Wali Kota Eri Sampaikan Belasungkawa Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan
- Bupati Tuban Gowes Bareng Direksi dan Pegawai PT TPPI
- Penggunaan EBT Di Jatim Terus Meningkat
Rapat Koordinasi Nasional dengan tajuk "Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi" tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Kepresidenan Bogor.
Agenda yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia dan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut diikuti oleh Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab didampingi Inspektur Kabupaten Jombang Drs. Eka Suprasetyo, AP, MM dan Sekretaris Inspektorat secara virtual dari ruang Inspektorat Command Center
Dalam amanat yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, baik tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
"Mengikuti prosedur itu penting, tetapi lebih penting tercapainya target yang telah diterapkan, karena yang ditunggu rakyat adalah hasilnya, manfaatnya," tegas Presiden Jokowi, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Dipaparkan Presiden, pengawasan harus menjamin tidak ada yang disalahgunakan, siapapun yang menyalahgunakan hal itu tidak akan ada toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan tersebut, terutama dimasa pandemi seperti ini.
Menurut Presiden Jokowi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, oleh karenanya dibutuhkan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran, supaya ekonomi kita bisa bangkit kembali," tuturnya.
Pada Rakornas tersebut Presiden juga meminta kepada para Menteri, lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 dengan baik dan profesional. Memberikan akses dan informasi akurat, jangan sampai pekerjaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi terhambat.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kriteria Calon Wakil Walikota Pendamping Maidi di Pilwakot 2024
- Jember Tertinggi Indeks Pencegahan Korupsi di Jatim, Ini Kata KPK
- Gubernur Khofifah Lepas Kepulangan Kembar Siam 'Annaya-Innaya' Ke Lombok Timur
