Search: bank jatim

Anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, M Rofik berharap agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera menjawab rekomendasi resmi komisi C soal soal Bank Jatim. Jika rekomendasi itu tetap tidak dijalankan, maka penggunaan hak interpelasi kepada gubernur Jatim dipastikan akan terus bergulir.

Anggota Fraksi PPP DPRD Jatim, M Rofik berharap agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera menjawab rekomendasi resmi komisi C soal soal Bank Jatim. Jika rekomendasi itu tetap tidak dijalankan, maka penggunaan hak interpelasi kepada gubernur Jatim dipastikan akan terus bergulir.

Anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi C DPRD Jatim menyatakan penolakan terkait wacana komisi C DPRD Jatim yang akan melakukan interpelasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus bank Jatim terkait pengisian jabatam direksi Bank Jatim khusunya dua jabatan yang sudah kosong hampir satu setangah tahun. Yakni jabatan Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Konsumer dan Ritel.

Munculnya wacana Interpelasi yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Jatim merupakan hal yang wajar sebagai anggota DPRD Jatim. Itu adalah hak konstitusi yang harus dihormati. Namun tetap harus melalui mekanisma yang sudah diatur.

Sejumlah langkah telah disiapkan oleh komisi C DPRD Jawa Timur untuk merespon sikap cuek Pemprov Jatim terhadap rekomendasi terkait pemilihan direksi Bank Jatim. Komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan itu memberikan deadline kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar memberikan jawaban paling lambat minggu depan.

Sejumlah langkah telah disiapkan oleh komisi C DPRD Jawa Timur untuk merespon sikap cuek Pemprov Jatim terhadap rekomendasi terkait pemilihan direksi Bank Jatim. Komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan itu memberikan deadline kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar memberikan jawaban paling lambat minggu depan.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra Aufa Zhafiri meminta agar Panitia Seleksi (Pansel) Bank Jatim membuka rekruitmen direksi BUMD tersebut ke publik. Pasalnya, selama ini tidak ada pengumuman secara terbuka terhadap rekruitmen direksi serta anggota Pansel yang terlibat di dalamnya.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra Aufa Zhafiri meminta agar Panitia Seleksi (Pansel) Bank Jatim membuka rekruitmen direksi BUMD tersebut ke publik. Pasalnya, selama ini tidak ada pengumuman secara terbuka terhadap rekruitmen direksi serta anggota Pansel yang terlibat di dalamnya.

Rencana interpelasi kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa ditolak oleh sejumlah fraksi di DPRD Jawa Timur. Kali ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jatim menolak penggunaan hak interpelasi karena menganggap akan menimbulkan kegaduhan politik saat pandemi Covid-19.

Rencana interpelasi kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa ditolak oleh sejumlah fraksi di DPRD Jawa Timur. Kali ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jatim menolak penggunaan hak interpelasi karena menganggap akan menimbulkan kegaduhan politik saat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad menanggapi serius rencana interpelasi (hak bertanya) anggota DPRD Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, Gubernur selaku pemegang saham mayoritas di Bank Jatim harus segera memperhatikan rekomendasi resmi yang dikirim lembaga DPRD.

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura Surokom Abdussalam menilai bahwa penggunaan hak interpelasi dari DPRD Jawa Timur kepada Pemprov Jatim harus disikapi dengan wajar dan tak perlu berlebihan.

Penggunaan hak interpelasi yang diwacanakan oleh komisi C DPRD Jatim ditolak oleh Fraksi PAN. Sebelumya, wacana Interplasi terhadap Gubernur tersebut muncul akibat polemik kekosongan posisi direktur Bank Jatim.

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura Surokom Abdussalam menilai bahwa penggunaan hak interpelasi dari DPRD Jawa Timur kepada Pemprov Jatim harus disikapi dengan wajar dan tak perlu berlebihan.

Penggunaan hak interpelasi yang diwacanakan oleh komisi C DPRD Jatim ditolak oleh Fraksi PAN. Sebelumya, wacana Interplasi terhadap Gubernur tersebut muncul akibat polemik kekosongan posisi direktur Bank Jatim.