Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 resmi digelar di Grand City Convention Hall, Surabaya, pada 8–9 Mei 2025. Mengusung tema “Dari APEKSI untuk Negeri”, forum ini menegaskan komitmen kuat para wali kota se-Indonesia dalam mendorong pemerataan pembangunan, sinergi pusat-daerah, serta penguatan inovasi layanan publik.
- Wali Kota se-Indonesia Pakai Baju Adat Meriahkan Karnaval Budaya Munas APEKSI 2025 Surabaya
- Munas VII APEKSI 2025 Resmi Dibuka, Wali Kota Eri Tegaskan Komitmen Bangun Negeri Tanpa Kesenjangan
- Jangan Ketinggalan! Surabaya Gelar Karnaval Budaya Munas APEKSI 2025
Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Turut hadir Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kolaborasi agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.
"APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat," ujar Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).
Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi. Ia mengajak kota-kota dengan kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.
"Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit," tutur Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI adalah kunci mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII dapat menjadi momentum konsolidasi seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.
"Harapan kami tidak ada lagi antarkota yang timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia," jelasnya.
Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini, menurutnya, menjadi bagian dari harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.
“Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga," imbuhnya.
Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satu bentuk konkret ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.
Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap jaringan koperasi ini dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.
"Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI adalah forum penting untuk menyinkronkan program daerah dengan pusat. Ia menyebut banyak inovasi daerah yang sudah mendukung program-program nasional, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,” ujar Bima Arya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Efisiensi yang tepat, menurutnya, dapat membuka ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menyebut Surabaya sebagai kota dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan PAD mencapai 73 persen. “Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia," katanya.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Hal ini, tambahnya, merupakan bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, yang menargetkan seluruh kota memiliki kemandirian fiskal yang kuat.
“Mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Itu target kita,” tegasnya.
Bima Arya juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir hingga tingkat desa dan kelurahan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,” jelas Bima Arya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut wali kota dan bupati sebagai mitra strategis dalam membangun daerah berdasarkan kekhasan masing-masing.
"Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,” kata Emil.
Ia mengapresiasi semangat APEKSI sebagai forum penyampaian aspirasi dan pencarian solusi bersama. Emil berharap Munas VII APEKSI menjadi ruang produktif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
"Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rangkaian Munas VII APEKSI 2025 berlangsung pada 6–10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Agenda kegiatan mencakup Youth City Changers (6–7 Mei), Forum Komunikasi Digital (7 Mei), sidang Munas (8–9 Mei), Ladies Program dan City Tour (8 Mei), Dinner Kenjeran (8 Mei), Indonesia City Expo (8–10 Mei), Karnaval Budaya (9 Mei), serta Mayor’s Fun Match Football (10 Mei).[ADV]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Surabaya Jadi Pilot Project Data Pembangunan Nasional, Mendagri Apresiasi Langkah Wali Kota Eri
- Pemkot Surabaya Tertibkan 125 Bangli di Bantaran Sungai Kalianak, Sasar STA 4+00
- Pemkot Surabaya Gelar Walikota Fishing Championship Meriahkan HJKS ke-732, Total Hadiah Capai Rp 600 Juta
