. Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais terkait dengan syarat rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo yang meminta jatah menteri sebanyak 45 persen untuk oposisi, sedangkan sisanya diberikan kepada koalisi mendapat tanggapan sinis dari partai Demokrat. Karena, syarat tersebut tak masuk akal.
- Effendi Gazali: Pilpres 2024, Pestanya Orang Lingkaran Jokowi
- Bawa Ribuan Massa Ke Sidoarjo, Ketua Gerindra Mojokero Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
- Dana Rp300T di PT Taspen untuk Pemenangan Pilpres Diragukan
Renanda menyebut, salah satu konsekuensi dalam sistem demokrasi voting seperti yang diterapkan di Indonesia adalah kemunculan pihak-pihak yang merasa tak diakomodir.
Tetapi, kata Renanda, kondisi tersebut bukan berarti menjadi alasan bagi-bagi jabatan. Ia pun tak habis pikir dengan pernyataan Amien yang meminta 'jatah kekuasaan' dengan dalil rekonsiliasi.
"Rumus demokrasi dari mana ini? Rekonsiliasi kok dimaknai dengan hitung-hitungan perolehan hasil suara pemilu?" tukasnya.
Ada dua syarat yang diutarakan Amien Rais agar kubu oposisi bergabung dengan koalisi. Pertama yakni bagi-bagi kursi 45 persen untuk oposisi dan 55 persen untuk koalisi.
Syarat lain yang harus dipenuhi Jokowi adalah penerapan program-program pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang sebelumnya digagas semasa kampanye.
"Kalau mungkin ya Alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah kita di luar. Oposisi," tegas Amien. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Apel Siaga PKS, Anies Bertekad Tegakkan Keadilan
- Soal TNI, Polri hingga BIN Tak Netral di Pemilu, Denny Indrayana: Rakyat Harus Melawan!
- Desak Anies di DBL Arena Surabaya Pecahkan Rekor
