Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat ekonomi desa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
- Komisi A DPRD Jatim Dukung Penuh Satgas Anti Preman demi Keamanan dan Iklim Investasi yang Kondusif
- DPRD Jatim Cari Komisioner KPID yang Mampu Majukan Penyiaran
- Proses Pilkada Jatim Berlangsung Kondusif, Ketua Komisi A DPRD Harap Terjaga Hingga Penetapan Kepala Daerah
Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo itu menegaskan bahwa meskipun konsep koperasi bukan hal baru di Indonesia, masih terdapat skeptisisme publik terhadap program ini.
Hal ini menurutnya sangat bisa dipahami, mengingat dalam perjalanannya, koperasi di Indonesia pernah mengalami berbagai dinamika dan fase yang kurang baik.
"Bagi mereka yang masih ragu, hal ini bisa dimengerti, mengingat terdapat fase-fase tertentu dalam perjalanan koperasi yang kurang baik. Namun, ini justru menjadi tantangan bagi kita semua untuk berkolaborasi dalam kesuksesan program ini," ujarnya pada Selasa (21/5/2025).
Lebih jauh, Dedi mengingatkan bahwa koperasi bukanlah entitas ekonomi tanpa sejarah. Di masa kolonial, koperasi justru menjadi simbol perlawanan ekonomi kaum pribumi terhadap dominasi asing. Nilai-nilai gotong royong dan kemandirian ekonomi yang diwariskan oleh pendahulu bangsa, menurutnya, harus kembali dihidupkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
DPRD Jawa Timur, melalui Komisi A, menyatakan dukungan penuh terhadap pendirian koperasi ini di seluruh desa di Jawa Timur, yang jumlahnya mencapai kurang lebih 7.600 desa.
Namun, Dedi mengingatkan agar proses pendirian koperasi tidak hanya sebatas formalitas administratif semata.
"Terus terang Komisi A DPRD Jatim sangat mensupport proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa-desa di Jawa Timur. Tapi, jangan hanya proses pendirian institusinya saja yang dikejar seolah-olah mengejar target setoran dan laporan ke pemerintah pusat," tegas alumnus Universitas Negeri Surabaya itu.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dedi menekankan perlunya pendekatan Pentahelix dalam implementasi program ini. Pendekatan ini mencakup kolaborasi antara lima aktor penting: pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
"Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan koperasi ini tidak hanya akan berdiri kokoh tetapi juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa," lanjut politisi Partai Demokrat ini.
Pendekatan Pentahelix, kata Dedi, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem koperasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi, akademisi sebagai penyedia kajian dan inovasi, dunia usaha sebagai mitra strategis, serta media sebagai jembatan informasi dan kontrol publik.
Dedi pun berharap agar setiap pihak yang terkait dapat melebur dalam semangat kebersamaan untuk menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi baru di tingkat desa, yang tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Gubernur Khofifah Pastikan Semua Rekomendasi Jadi Acuan Perbaikan Pembangunan Jatim
- Komisi A DPRD Jatim Dukung Penuh Satgas Anti Preman demi Keamanan dan Iklim Investasi yang Kondusif
- DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Gubernur Khofifah Pastikan Semua Rekomendasi Jadi Acuan Perbaikan Pembangunan Jatim
