Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pemerintah dinilai lamban dan kurang serius dalam menangani virus corona baru atau Covid-19 yang melanda tanah air.
- Disaksikan Sekjen Gerindra, Ribuan Nelayan Tegal Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
- Sempat Molor, Timnas Amin Bakal Diumumkan Pagi Ini
- Total Kasus Aktif Covid-19 Sudah 6,1 Persen dari Total Kasus Positif, Meninggal Tembus 100 Orang
Melalui akun twitter pribadinya, Hensat, sapaan akrabnya, menyindir para menteri Presiden Joko Widodo yang menghilang satu per satu dalam menghadapi virus ini.
"Selama isu Covid19: Menko PMK nggak keliatan batang hidungnya. Menperin nggak lincah padahal bisa minta industri produksi APD. Menaker nggak kinclong padahal banyak tenaga kerja terancam PHK. Mensos kurang geliat padahal jelas ini ada masalah sosial. Menkes You know lah, dan lain-lain," kicau Founder lembaga survei Kedaikopi ini seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Hensat juga menyoroti kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang sedang gencar minta sumbangan ke pihak lain. Salah satunya berharap IMF bisa mengucurkan dana.
Senada itu, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga sedang sibuk mencari investasi bantuan.
Akibatnya Presiden Jokowi terkesan bekerja sendirian dalam menyelesaikan pandemik virus mematikan asal Wuhan, China ini.
"Jokowi dibiarin kerja sendiri. Jokowi bilang ada keringanan kredit, jajaran di bawahnya nonton. Jokowi bilang B jajarannya gerak selow. Gue sudah berdoa supaya lebih baik," sambung Hensat dengan penuh harap.
Hingga Sabtu (28/3), tercatat jumlah total kasus positif Covid-19 telah mencapai 1.155 orang. Di samping itu, angka kasus kematian dan sembuh juga mengalami peningkatan.
Pasien yang dinyatakan sembuh dan dipulangkan totalnya menjadi 59 orang. Sementara untuk kasus meninggal dunia menjadi 102 orang.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Warga Jakarta Berusia 27 Tahun Terkonfirmasi Cacar Monyet
- Soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, Puteri Komarudin: Wujud Penyelewengan
- Ray Rangkuti Benarkan Laporan The Economist, Jokowi Tarik Indonesia ke Era Sebelum Reformasi
