DPRD Kabupaten Blitar menduga oknum tim Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang kerap ditunggangi kepentingan politik, khususnya momentum pemilu. Jika itu terus berlanjut, DPRD Kabupaten Blitar meminta agar tim PKH untuk dibubarkan.
- Pemkot Surabaya Kirim Ambulance untuk Pemulangan Jenazah Korban Laka Latas Tol Sumo
- Perpustakaan Umum Kota Surabaya Raih Standarisasi PISA Kategori Madya dari Kemen PPPA RI
- Buchori Meneteskan Air Mata, Program yang Hilang Akan Dihidupkan Kembali Dengan Walikota Probolinggo Terpilih Amin-Ina
Wasis menilai, ada penyimpangan dari fungsi tim PKH jika sudah mengintervensi masalah politik. Selain itu, Ia menilai tim PKH tidak memberikan dampak signifikan pada keluarga penerima bantuan dari Kementerian Sosial ini.
Setiap tahun penerima bantuan PKH mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 2 juta. Mereka mendapatkan pendampingan dari tim di setiap desanya dan dikoordinir oleh tim PKH Kabupaten.
"Kebanyakan tim PKH ini dari sebuah pergerakan mahasiswa yang kini juga memiliki afiliasi terhadap partai politik tertentu," pungkasnya. [rob/mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemkot Surabaya Terapkan KTP Digital
- Gelar Piramida, Polres Probolinggo Ajak Wartawan Latih Ketangkasan Menembak
- Pelanggar Perlintasan Sebidang di Wilayah KAI Daop 8 Surabaya Masih Tinggi
