Pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh Agus Setiawan Tjong, terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya untuk proyek Jasmas memantik reaksi keras dari salah satu majelis hakim yakni hakim Andriano.
- Bareskrim Terima Aduan Dugaan Pencabulan Anggota DPR RI
- Sembunyikan Sabu Dalam Mulut, Residivis Di Jember Tak Kunjung Jera Edarkan Narkoba
- Kurir Sabu Wilayah Surabaya Tertangkap dengan Barang Bukti LIma Poket
"Berani saya pak, Saya buka semuanya. Ancor kabeh." kata Agus Setiawan Tjong dikutip Kantor Berita dengan nada emosi pada hakim Andriano, Senin (8/7).
Tak hanya itu, Agus Setiawan Tjong juga mengungkap bila ia diiming-imingi menjadi tahanan kota asalkan dapat menuruti permintaan yang diinginkan kuasa hukumnya terdahulu.
"Pengacara saya datang kalau kamu pingin tahanan kota. Kamu saya bantu, siapkan uang." jelas Agus Setiawan Tjong.
Sayangnya ocehan Agus Setiawan Tjong tidak mendapat perhatian serius dari majelis hakim. Mereka lebih memilih mengulas pencabutan BAP. Namun lagi-lagi terdakwa enggan menjawab pertanyaan yang diajukan hakim. Agus Setiawan Tjong tetap ngotot mengungkit soal pengacara terdahulunya.
"Saya akui teken. Ini saya kasih jaminan. P21 saya digletakno ada saksinya. Saya tidak bohong pak, bener pak. Saya sadar dibohongi semuanya." Pungkasnya
Seperti diketahui sebelumnya, Kejari Tanjung Perak telah melakukan penahanan terhadap Agus Setiawan Tjong (1/11/2018) dan anggota DPRD Surabaya, (27/6) lalu.
Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya itu saat ini titipkan di rutan klas I Medaeng sedangkan Sugito masih ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim usai menjalani serangkaian pemeriksaan.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar rupiah akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh tersangka Agus Setiawan Tjong.
Dalam kasus ini tak hanya para ketua RT, RW dan LPMK serta anak buah dari Agua Setiawan Tjong yang dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.
Namun sejumlah anggota DPRD dan beberapa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya pun juga diperiksa.
Dari catatan ada enam legislator Yos Sudarso berasal dari bendera partai politik yang berbeda, yakni dari Partai Hanura, Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra.
Anggota DPRD Kota Surabaya yang diperiksa pertama adalah Sugito dari Partai Hanura. Sugito diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 11 Juli 2018. Saat ini Sugito sudah jadi tersangka dan ditahan di cabang rutan klaa I di Kejati Jatim.
Selanjutnya, Binti Rohman diperiksa diurutkan ke 2. Politisi dari Partai Golkar ini memberikan keterangan sebagai saksi pada 31 Juli 2018.
Pemeriksaan lanjutan pun kembali dilakukan penyidik yang mengerucut ke petinggi DPRD Kota Surabaya yakni Dermawan. Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini diperiksa pada Rabu, 1 Agustus 2018.
Dipemeriksaan ke 4 adalah Saiful Aidy, Politisi PAN, yang diperiksa pada Kamis, 2 Agustus 2018.
Sementara Dini Rinjani, Legislator Partai Demokrat ini diperiksa diurutkan ke 5 pada Jum'at, 2 Agustus 2018.
Sedangkan diurutan yang terakhir yakni urutan ke 6, penyidik kembali memeriksa petinggi DPRD Kota Surabaya lainnya, yakni Ratih Retnowati. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ini diperiksa pada Senin, 6 Agustus 2018.
Dari informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Untuk diketahui, Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.
Dalam kasus ini, akhirnya Jaksa mendakwa Agus Setiawan Tjong dan Sugito telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Akui Gas Air Mata di Kanjuruhan Kadaluarsa, Polri: Kadar Kimianya Berkurang
- Isu Ijasah Palsu ST Burhanuddin, Kejaksaan Agung Patut Waspadai Serang Balik Koruptor
- Ungkap Dugaan Korupsi Pekerjaan Runway, LARM-GAK Apreisasi Kacabjari Banda
