Komisi VI DPR RI menyetujui pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 23,65 triliun untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
- Don Adam Ungkap Dugaan Akun Medsos Sri Mulyani Dikelola Pakai Uang Negara
- Permintaan Maaf Jaksa Bisa Jadi Penguat Agar Habib Rizieq Dibebaskan Murni
- Putra Almarhum Rizal Ramli Imami Salat Jenazah Sang Ayah di Masjid Al Ittihad
Hal itu disampaikan Pimpinan Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam menyampaikan kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian BUMN yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajarannya, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/7).
Tujuh perusahaan BUMN yang bakal menerima PMN antara lain: PT KAI sebesar Rp 3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara III sebesar Rp 4 triliun, Hutama Karya Rp 7,65 Triliun, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 6 triliun, ITDC sebesar Rp 500 miliar, Perumnas Rp 650 milyar dan PNM Rp 1,5 triliun.
“Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN pada BUMN dalam tahun anggaran 2020 dengan catatan,” kata Aria Bima dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
DPR RI juga memperingatkan tujuh BUMN yang telah mendapatkan kucuran dana Rp 23,65 triliun agar dipakai sesuai dengan aturan bukan untuk membayar utang.
“Dana PMN tidak boleh untuk membayar utang, harus menerapkan prinsip good corporate governance dan mengutamakan produk-produk dalam negeri dan penyedia jasa,” ujarnya.
Selain itu DPR juga meminta agar Menteri BUMN memberikan pembinaan kepada sejumlah perusahaan pelat merah dalam mengelola PMN dan keuangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang.
“Rekomendasi kepada Menteri BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN, untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Masa Jabatan Jokowi Sebagai Presiden Hampir Selesai, Mobil Esemka Makin Tenggelam
- Luruskan Persepsi, Munawar Liza Tegaskan Partai Aceh Itu Bukan GAM
- Politisi Demokrat: Pemerintah Tak Perlu Reaktif Pada Polemik Bencana, Tapi Fokus Pada Penanganan
