DPRD Jatim Minta Kenaikan BPJS Dikaji Ulang

Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS di Indonesia, mendapat penolakan dari DPRD Jatim. Pasalnya, pelayanan kesehatan BPJS belum maksimal sehingga perlu perbaikan lebih dulu sebelum menaikkan iuran BPJS.

Baca Juga
• Saran Senior PDIP, Zulhas Fokus Kerja Saja dan Jangan Manfaatkan Situasi untuk Kampanye
• PAN: Kesetiaan Koalisi Bersatu pada Jokowi-Maruf Tidak Usah Diragukan
• Gibran Apresiasi SOP Uji Coba Makan Gratis Di Surabaya

Menurut Hadi, dalam kampanye Pemilu Presiden 2019 lalu, pemerintah telah menjanjikan kesehatan gratis untuk rakyat.

”Tak perlu menaikkan. Pemerintah harus realisasi janjinya saat kampanyenya,” tegasnya.

Ditambahkan Hadi Dediansyah, pihaknya berharap agar keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS dikaji ulang.

Sekedar diketahui, dalam dengar pendapat dengan DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat untuk BPJS. Untuk kelas I yang tadinya sebesar Rp 80 ribu per bulan berubah menjadi Rp 160 ribu. Kemudian kelas II dari Rp 50 ribu menjadi Rp 110 ribu. Dan kelas III dari Rp.25.000*menjadi Rp 42 ribu.[bdp]

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

Baca Juga
• AHY Safari Politik Ke Jabar, Demokrat Siap Hadapi Estafet Kepemimpinan Pada 2024
• NATO: Tanda-tanda Menunjukkan Rusia Berencana Melakukan Serangan Penuh ke Ukraina
• Airlangga: Jatim dan Madura Kunci Kemenangan Prabowo-Gibran 1 Putaran