Elektabilitas Jokowi mangkrak di angka 30 hingga 40 persen. Padahal Pemilihan Presiden 2019 tinggal setahun lagi.
- Sah, Nur Saidah Jadi Wakil Ketua dan Atek Anggota Komisi IV DPRD Gresik
- Wakil Ketua DPRD Surabaya Turun Tangan Atasi Sengketa Lahan di Tambak Medokan Ayu
- SBY Turun ke Jatim, Caleg DPR RI Renville Antonio Katakan Demokrat Maksimal Dukung Prabowo-Gibran
Lembaga survei yang bertebaran pun tidak berani bikin elektabilitas Jokowi di atas 50 pesen.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule kepada redaksi, Senin (23/4).
"Hampir semua lembaga yang kerjaannya survei saja, tak berani bikin elaktabilitas Jokowi di atas 50 persen. Apalagi setelah melihat berbagai kegagalan pemerintahan Jokowi," kata Iwan.
Menurut Iwan, kegagalan Jokowi bisa dilihat dari proyek infrastruktur yang digembar-gemborkan ternyata banyak yang ambruk dan diberhentikan.
"Hampir empat tahun berkuasa, Jokowi tidak bisa menepati janji-janji kampanyenya 2014 silam," katanya.
Faktanya janji 10 juta lapangan pekerjaan tak terjadi alias fiktif, malah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang dapat kemudahan sehingga membanjiri Indonesia.
Kemudian janji tidak akan impor pangan, ternyata sebaliknya 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand siap masuk ke wilayah Indonesia. Belum lagi kenaikan tarif listrik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga kebutuhan pokok.
Bahkan kini kurs rupiah nyaris menyentuh Rp 14 ribu per dolar AS, jauh melesat dari janji kampanye Jokowi.
"Angka pertumbuhan yang dijanjikan 7 persen, ternyata hanya bisa dicapai sekitar 5,1 persen dalam tahun 2017 kemarin," paparnya.
Melihat data-data tersebut di atas, menurut Iwan, berbagai survei yang masih menempatkan pemimpin gagal mempunyai elaktibilitas masih di atas 50 persen diabaikan saja.
"Mestinya sudah tersisa lima persen, hilang nolnya," seloroh Iwan.
"Haqqul yakin 2019 kita akan memiliki presiden baru," kata Iwan seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.[dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demokrat Curigai Ada Agenda Terselubung di Balik Pemindahan Ibukota Negara
- Muzani: Jawa Timur Bisa Menjadi Basis Kekuatan Baru Gerindra
- Langkah Anggota DPD RI Gugat Presidential Threshold ke MK Dapat Dukungan KPI
