Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), Arifin Junaidi membuka fakta baru tentang Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemerintah Disarankan Perkuat Kerjasama dengan Ormas untuk Hadapi Krisis
- Tidak Perlu Ada Amandemen UUD 1945, Jabatan Presiden Tiga Periode Bisa Mengarah Otoritarianisme
- Jumhur Hidayat: UU Ciptaker Merugikan Rakyat Menguntungkan Pemodal
Dia menilai bahwa keluarnya beberapa organisasi besar pendidikan di Indonesia dari POP membuktikan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim benar tidak mengetahui soal sejarah pendidikan di Indonesia. Baca: Duh, Ternyata Nadiem Makarim Tak Tahu Sejarah Pendidikan Indonesia Pernyataan Arifin didasarkan pada statement yang disampaikan Nadiem Makarim saat keluar dari Istana Negara sebelum ditunjuk menjadi menteri.
“Dia (Nadiem) bilang, dia hanya tahu masa depan, tidak (tahu) masa lalu, termasuk dalam bidang pendidikan. Ini terbukti kan, masa lalu organisasi yang berjalan di kegiatan pendidikan Indonesia, dia tidak tahu,” ungkap Arifin dalam sebuah diskusi virtual seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/7).
Menanggapi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan arti pentingnya mempelajari sejarah. Singkatnya, dia ingin mengatakan bahwa sejarah penting diketahui untuk merumuskan masa depan sebuah peradaban.
“Mereka yang tak tahu sejarah masa lalu, tak mungkin tahu apa yg terjadi masa kini. Mereka yg tak tahu apa yg terjadi masa kini, tak mungkin bisa merancang masa depan,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (26/7).
“Semua berhubungan,” tutupnya. Program Organisasi Penggerak (POP) menjadi polemik lantaran organisasi besar yang sudah malang melintang di dunia pendidikan tanah air ramai-ramai mengundurkan diri. Di antaranya, Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Andika Perkasa Adalah Sosok yang Bisa Diandalkan Presiden Joko Widodo
- PKB Pastikan Usung Eri-Armuji di Pilkada Surabaya 2024
- Usulan Anies Hentikan PTM 100 Persen Ditolak Luhut Dinilai Aneh
