Indonesia harus menjadi negara maju dan besar sehingga
disegani oleh bangsa-bangsa di dunia.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat menyampaikan orasi kebangsaan di acara puncak Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI Provinsi Lampung, Sabtu (12/1) di Grand Ballroom, Hotel Horison, Bandar Lampung.
- Anwar Usman Dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK
- PAN Jember Siap Kawal Penghitungan Suara Ulang di 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru
- Cegah Varian Nu Masuk Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Desak Pemerintah Tutup Perjalanan dari Afrika
Namun, lanjut Fahri, masih ada tiga tantangan besar yang masih sulit diatasi. Pertama kesulitan memahami narasi setelah masa kepemimpinan yang otoritarisme pada era Orde Baru.
"Dalam hal tersebut masih sulitnya mencari pemimpin yang memahami demokrasi," ujarnya.
Masalah kedua, negara tidak mampu menyelesaikan persoalan dan banyak janji yang tidak dipenuhi. Dan masalah ketiga adalah mengenai kepemimpinan.
"Kita masih menjadi negara yang mengalami transisi dan perlu pemimpin untuk mengeja kembali kata-kata Indonesia," papar Fahri.
Untuk membangun negara yang maju, tambahnya, pemerintahan harus mendapatkan kritik.
"Lembaga eksekutif memegang 99% negara, dan birokrasi, mereka tidak boleh mendapatkan pujian, tapi mereka harus selalu diberikan tantangan dan kritik yang membangun," tukasnya.
Karena itulah, menurut Fahri Hamzah terbentuknya organisasi massa yang dipelopori kaum muda bernama Gerakan Arah Baru Indonesia atau GARBI diharapkan membawa perubahan dengan cara berfikir demokrasi yang berbasis agama.
"GARBI ingin menegaskan bahwa kuasa perubahan dengan ilmulah yang dapat menegakan wibawa kekuasaan dengan ilmu serta bekerja dengan sistem sunnatullah, bukan struktur yang feodal" pungkas politisi dari PKS itu.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Joe Biden Resmi Jadi Presiden Amerika Serikat Ke-46
- Wacana Pemilu Ditunda, Pengamat: Parpol Tidak Siap Pilpres 2024 dan Berharap Kompensasi Politik
- Alih Status Pegawai KPK Dipastikan Tidak Ada Konsekuensi Terhadap Keabsahan Pelaksanaan Tugas Penyidik
