Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri bekerja secara senyap dan transparan, serta memajang para pelaku korupsi.
- Bupati Baru Pastikan Warga BerKTP Jember Dapat Berobat Gratis di Seluruh Rumah Sakit Indonesia
- Muncul Wacana Erick Thohir Calon Ketua Umum PAN, Muhadjir Bacawapres
- 50 Anggota DPRD Tuban 2024-2029 Resmi Dilantik, Kader Golkar Ditunjuk Jadi Pimpinan Sementara
"Tidak seperti KPK sebelumnya, yang sibuk jumpa pers mentersangkakan orang tapi kasusnya tidak berjalan dan yang bersangkutan ditersangkakan bertahun-tahun tanpa ada kejelasan," ungkap Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulisnya, Minggu (3/4).
Menurutnya, cara kerja KPK lama melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan mengkriminalisasi, menzalimi, dan membunuh karakter. Jika seseorang sudah jadi tersangka korupsi, lanjutnya, seharusnya segera ditahan dan kasusnya diselesaikan di pengadilan agar ada kepastian hukum.
"KPK baru jangan mau mendengarkan orang-orang syirik dan kelompok sakit hati yang kepentingannya tergusur oleh pimpinan KPK baru," tegas Neta.
IPW juga berharap, KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri mencermati proses hukum kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku.
Jika sidangnya sudah selesai, Neta meminta pihak-pihak yang terbukti terlibat melakukan penyuapan harus segera ditangkap KPK, meskipun itu misalnya elite partai yang berkuasa. Ia setuju jika kemudian pelaku suap KPU itu kemudian dipajang ke publik saat jumpa pers.
"Apa yang dilakukan KPK di Muara Enim harus menjadi yurisprudensi dalam mengembangkan kasus kasus korupsi ke depan," terang Neta.
"KPK jangan takut dengan celoteh kelompok sakit hati di tubuh KPK. Korupsi harus terus dibasmi tanpa pencitraan dan kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hari Ini KPU Mulai Verifikasi Administrasi 6 Parpol
- Ini yang Membuat Olimpiade Musim Dingin Beijing Kontroversial
- PKB Setuju Koalisi Besar, Asal Cak Imin Capres
